Jika Kasus Tanah Sulit Diselesaikan, Jokowi: Cabut Konsesinya

Tandaseru – Presiden Joko Widodo meminta agar kasus-kasus sengketa tanah, baik yang melibatkan rakyat dengan swasta, rakyat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun rakyat dengan pemerintah harus segera diselesaikan secepatnya.

Jokowi menunjuk contoh sengketa antara rakyat dengan PTP di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau harus cepat diselesaikan. Termasuk di semua Kabupaten yang masih ada kasus yang sama.

“Saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5) pagi.

Terkait tanah-tanah konsesi yang diberikan kepada swasta maupun BUMN, Jokowi mengatakan, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ. Kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu harus berikan kepada masyarakat, kampung, desa kepastian hukum.

“Kalau yang diberikan konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya tegas-tegas,” tegas Jokowi seraya menambahkan, bahwa ini rasa keadilan dan kepastian hukum harus di nomor satukan.

“Sudah jelas di situ sudah, ini hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan,” sambung Presiden.

Sementara itu, Jokowi mengakui, langkah-langkah sistematik dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola tanah saat ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Tetapi karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi, kabupaten dan kota, ia minta agar cara-cara yang sistemik yang tersistem itu bisa menyelesaikan semuanya. Tidak satu per satu.

Kemudian menyangkut implementasi kebijakan satu peta, Jokowi menyebutkan  akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Untuk itu, dia memerintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistemtik Lengkap).