Pembiayaan Jalan Tol Gunakan Skema KPBU, Menteri PUPR: Untuk Tutupi APBN

1

Tandaseru – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan Kementerian PUPR melalui Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan mengundang pemrakarsa untuk menyusun studi kelayakan (feasibility study) dengan jangka waktu tertentu.

Sebagai prioritas pertama akan diberikan kepada perusahaan swasta nasional sebelum ditawarkan kepada BUMN.

“Saya ingin prosesnya dibalik, diberi dulu hak pemrakarsa baru dilakukan studi kelayakan. Dengan demikian ada kepastian bahwa yang melakukan studi adalah pemrakarsa,” kata Menteri.

Dia mengatakan tantangan terbesar pada pembangunan jalan tol adalah pembiayaan infrastruktur. Kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.

Sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp1.435 triliun, Kementerian PUPR mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP).

Keterlibatan badan usaha melalui skema KPBU merupakan bagian dari strategi besar untuk membiayai infrastruktur dan untuk itu dibutuhkan komitmen pendanaan APBN untuk tahapan persiapan, pengadaan tanah maupun pengembalian kepada Badan Usaha bila dilakukan dengan Availability Payment (AP).

“Dengan cara ini maka kapasitas pembangunan infrastruktur akan meningkat berkali lipat,” tutur Basuki.

2 Comments
  1. … [Trackback]

    […] There you will find 7621 additional Information to that Topic: tandaseru.id/2019/11/22/pembiayaan-jalan-tol-gunakan-skema-kpbu-menteri-pupr-untuk-tutupi-apbn/ […]

  2. he has a good point

    … [Trackback]

    […] Find More Info here on that Topic: tandaseru.id/2019/11/22/pembiayaan-jalan-tol-gunakan-skema-kpbu-menteri-pupr-untuk-tutupi-apbn/ […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.