Warna-Warni Indonesia
Massa buruh dari Tangerang mulai bergerak menuju DPR untuk berunjuk rasa menolak Omnibus law UU Cipta Kerja (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Tolak Omnibus Law Lewat Judicial Review ke MK, Ini Caranya

JAKARTA (tandaseru) – Pemerintahan Jokowi bersama DPR resmi mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada Senin (5/10).

Sebanyak tujuh fraksi telah menyetujui, seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan, dua partai menolak pengesahan UU Cipta Kerja, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Menyusul disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU), pro kontra pun bermunculan lewat beragam cara, seperti ada yang berkicau di media sosial, membuat tulisan, hingga melakukan aksi unjuk rasa.

Hari ini, tepat pada tanggal 8 Oktober 2020, sejumlah daerah di Indonesia serentak menggelar demonstrasi untuk menolak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang isinya dianggap merugikan masyarakat.

Adanya penolakan terkait UU Cipta Kerja membuat elemen buruh tengah mempertimbangkan akan melakukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertimbangan judicial review atau uji materi merupakan salah satu langkah litigasi dalam melanjutkan perlawanan menolak UU Cipta Kerja.

Pemerintah dan DPR Diminta Segera Bentuk Badan Peradilan Khusus
Mahkamah Konstitusi

Apa itu Judicial review

Mengutip dari laman Indonesia.go.id, judicial review merupakan proses pengajuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

Dalam praktiknya, judicial review UU terhadap UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

Mengenai judicial review ke MK, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

  1. Perorangan warga negara Indonesia,
  2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,
  3. Badan hukum publik atau privat; atau
  4. Lembaga negara.

Prosedur pengajuan judicial review ke MK

Pemohon dapat mengajukan pengajuan permohonan judicial review yang diajukan langsung ke gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, atau bisa mendaftar melalui situs resmi Mahkamah Kontitusi.

Permohonan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia baku, ditandatangani oleh pemohon/kuasanya dan dibuat dalam 12 rangkap.

Permohonan harus memuat jenis perkara yang dimaksud disertai dengan bukti pendukung yang sistematika, seperti:

  • Identitas dan legal standing Posita
  • Posita petitum
  • Petitum

Prosedur pendaftarannya:

  1. Pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera:
  • Belum lengkap, diberitahukan.
  • 7 hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi.
  1. Registrasi sesuai dengan perkara:
  • 7 hari kerja sejak registrasi untuk perkara.
  • Setelah berkas permohonan Judicial Review masuk, maka dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang I (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu) akan ditetapkan jadwal sidang. Para pihak berperkara kemudian diberitahu/dipanggil, dan jadwal sidang perkara tersebut diumumkan kepada masyarakat.

Selain itu, pemberian salinan permohonan saat memasukkan berkas permohonan ke MK berisikan:

  1. Pengujian undang-undang:
  • Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR.
  • Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.
  1. Sengketa kewenangan lembaga negara:
  • Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon.
  1. Pembubaran Partai Politik:
  • Salinan permohonan disampaikan kepada Parpol yang bersangkutan.
  1. Pendapat DPR:
  • Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden.
Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com