Jelang Pemilu 2024, KPU Minta Kerja Sama Dukcapil Kemendagri soal Data Kependudukan

BALI (tandaseru.id) – Pemilu dan Pilkada Serentak akan dilaksanakan bersamaan pada tahun 2024 mendatang. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerja sama terkait data kependudukan.

Data kependudukan digunakan dalam tahapan-tahapan Pemilu. Salah satu tahapan Pemilu terdekat adalah menyusun draf rancangan Pemilu pada Juni 2022.

“Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kita menyongsong penyelenggaran Pemilu dan Pilkada Serentak kedepan kaitannya dengan data kependudukan,” kata Komisioner KPU Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi dalam Rakornas Ditjen Dukcapil Kemendagri di Bali, Rabu (9/2).

Pramono menerangkan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, pihaknya membutuhkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kemendagri.

“UU Pemilu kita itu tahapan-tahapan Pemilu tertentu mensyaratkan data kependudukan dari Pemerintah, jadi untuk Pemilu 2024 misalnya, pendaftaran Parpol yang akan kita mulai nanti pendaftarannya bulan Agustus 2022, itu 14 juni 2022 sudah harus dimulai dengan penyerahan DAK2 dan DP4,” jelasnya.

Untuk itu, Pramono menegaskan pihaknya juga membutuhkan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil untuk menyusun daftar pemilih, penataan daerah, hingga jika ada pencoblosan putaran kedua.

“Karena itu kira terus mendorong kami dari KPU dan Dirjen Dukcapil komunikasinya cukup intensif, mudah-mudahan kedepan ini komunikasinya akan jauh lebih baik sehingga pertukaran data akan KPU dan Kemendagri semakin baik,” ucapnya.