Warna-Warni Indonesia

BIAN Tahap II, Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Percepat Imunisasi

JAKARTA (tandaseru.id) – Kemendagri minta pemerintah daerah percepat imunisasi untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) tahap II, Kamis, (21/7).

Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) tahap II akan berlangsung pada Agustus 2022 di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Mendukung pelaksanaan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan percepatan imunisasi. Berdasarkan data laporan imunisasi rutin Kementerian Kesehatan, terdapat sekitar 1,7 juta anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam acara “Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi” mengatakan, sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 MENKES/1188/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Nasional Bulan Imunisasi Anak Nasional, Kemendagri menitikberatkan keterlibatan Pemda mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

“(Pemda) untuk dapat menganggarkan dan mengoordinasikan sejumlah OPD terkait pelaksanaan BIAN sampai pada tingkat desa/kelurahan yang didukung oleh capaian target imunisasi secara berkelanjutan mulai tahun 2022 dan tahun-tahun seterusnya,” kata Mendagri melalui Sekjen di Bangsal Kepatihan Yogyakarta.

Mendagri menambahkan, kebijakan dan strategi pelaksanaan BIAN yang perlu menjadi perhatian Pemda meliputi, pertama, melibatkan kepala desa, ketua RT/RW, guru, kepala sekolah, kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), kader PKK, hingga kader Dasawisma di setiap pelosok negeri.

Kedua, melakukan promosi BIAN terintegrasi. Ketiga, menyelenggarakan dan memanfaatkan tempat layanan imunisasi yang sudah tersedia dan membuka pos layanan-layanan baru.

Keempat, mengoptimalkan pelayanan imunisasi di sekolah/satuan pendidikan. Kelima, melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, keagamaan, kemasyarakatan serta organisasi atau lembaga yang menangani anak dengan kebutuhan khusus.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memaparkan, program layanan kesehatan yang bersifat promotif preventif tengah dikembangkan oleh pemerintah dengan penekanan menjaga masyarakat hidup sehat, bukan mengobati orang sakit.

Program layanan tersebut bukan hanya untuk ibu dan anak saja, tapi semua siklus hidup dari bayi, remaja, dewasa, dan lansia. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan memberdayakan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Posyandu.

“Kita harus memberdayakan Posyandu. Saya sudah ngomong sama Pak Tito, tahun depan kita akan perluas faskes (fasilitas kesehatan) itu, dari Puskesmas 10 ribu di kecamatan, turun ke Posyandu prima di 85 ribu desa, turun ke 300 ribu Posyandu di dusun atau RT/RW,” terangnya.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X juga berharap, BIAN tahap II di Pulau Jawa dan Bali dapat menggugah kesadaran orang tua. Pihak orang tua tidak mempersulit apalagi melarang imunisasi demi kesehatan anak dan cucu.

“Kita harus bisa membangun saling sinergi, dengan harapan kita bisa menangani bagi masyarakat kita dengan sebaik-baiknya,” ujar Sri Sultan.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com