FOKUS

Amnesty Internasional Indonesia Sebut Polisi Dapatkan Kendala untuk Usut Kasus Kerusuhan Mei 2019

Tandaseru – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyebut pihak kepolisian mendapatkan kendalam dalam mengusut kerusuhan aksi 21-22 Mei 2019. Hal ini diketahui setelah mereka ke Polda Metro Jaya untuk menyerahkan temuan pelanggaran HAM saat aksi itu.

“Secara umum kepolisian menjelaskan bahwa (kendala ialah) saksi, baik yang melihat, mendengar atau yang tidak berada di lokasi,” ucap Usman di Polda Metro Jaya, Selasa (9/7).

Kendala lain yaitu uji balistik. Kini baru ada dua proyektil berhasil diidentifikasi Pusat Laboratorium Forensik yakni dari jenazah Harun Al Rasyid dan Abdul Aziz yang merupakan korban tewas kerusuhan.

“Kendala uji balistik karena dari anggota kepolisian yang menyerahkan senjata, senjata itu tidak identik (bukan yang digunakan Polri). Beberapa kematian lain (akibat penembakan) yang memang semuanya belum bisa diidentifikasi secara pasti jenis senjata atau peluru,” sambung Usman.

Berkaitan dengan kendala uji balistik, ia menambahkan bahwa terdapat kemungkinan lain yaitu personel Polri sebagai penembak dan kemungkinan tembakan dilakukan oleh kelompok pihak ketiga (selain massa dan aparat).

“Kami mendesak Polri karena itu tugasnya untuk membongkar perkara. Polri mencari, melakukan penyelidikan dan penyidikan, penggeledahan atau penyitaan dokumen terhadap siapapun terlibat dalam kerusuhan,” ucap Usman.

Amnesty juga menyorot perihal personel Brimob yang terbukti menganiaya warga dalam kerusuhan Mei, seperti pengeroyokan terhadap pemuda di Kampung Bali, Jakarta Pusat.

Sepuluh orang anggota Brimob Nusantara yang merupakan anggota Bawah Kendali Operasi (BKO) saat ini diberikan hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 hari karena penganiayaan tersebut.

“Bila itu merupakan tindakan kriminal seperti kekerasan atau pelanggaran HAM, harus dibawa ke pengadilan umum,” ucap dia di kantor Bareskrim Mabes Polri, kemarin.

Pihaknya paham tugas dan kewenangan anggota polisi dalam pembubaran kerusuhan, tapi hal itu tidak menjustifikasi penganiayaan masyarakat. Apalagi jika korban sudah tidak berdaya. Amnesty mengerahkan tiga tim untuk mendalami kasus kerusuhan Mei 2019. Kemarin, tiga tim menggali keterangan dari pihak Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia dan Polri.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait