FOKUS

Anies Baswedan Segera Umumkan Aturan dan Sanksi Terkait PSBB Jakarta

JAKARTA (tandaseru) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan pihaknya akan mensosialisikan aturan dan sanksi terkait penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu (8/7).

“Kita akan mensosialisasikan dua hari ke depan secara masif seluruh aturan secara detail. Harapannya Jumat sudah bisa kita laksanakan sama-sama,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/4).

Anies menjelaskan, sosialisasi diberikan dalam bentuk infografis dan pemaparan singkat diantaranya terkait jenis-jenis kegiatan yang diperbolehkan beroperasi selama penerapan PSBB.

Tak hanya itu, sosialisasi juga diberikan perihal sanksi dan denda bagi masyarakat yang melanggar aturan hukum PSBB. Pemprov DKI berencana menerbitkan aturan hukum terkait penegakan PSBB, Rabu besok.

“Sekarang kan baru penjelasan garis besar. Nanti dengan ada peraturan detailnya kita akan siapkan infografis dan bahan-bahan sosialisasi kepada masyarakat,” ungkap Anies.

Sebelumnya, DKI Jakarta sudah resmi akan diterapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Jumat (10/4) setelah diizinkan oleh Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

Dengan penetapan ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan pihaknya bersama TNI dan Polri akan menindak tegas kepada orang yang melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait penanggulangan virus corona (Covid-19).

“Kami akan melakukan semua langkah dengan tegas. Kita tidak akan melakukan pembiaran. Kita tidak akan membiarkan kegiatan berjalan yang bila itu berpotensi terjadi penularan,” kata Anies di Balai Kota, Selasa malam (7/4).

Seperti diketahui, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menandatangani surat persetujuan PSBB untuk Jakarta pada Senin (6/4) malam. Surat persetujuan dikirimkan kepada Pemprov DKI Jakarta pada hari ini.

Adapun, Anies mengusulkan status PSBB untuk Jakarta pada Kamis (2/4/2020). Usulan itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Anies mengusulkan status PSBB karena Jakarta menjadi pusat persebaran virus corona. Kasus Covid-19 pun terus meningkat di Ibu Kota.

Setelah Jakarta berstatus PSBB, Pemprov DKI Jakarta bisa membatasi enam hal, yakni kegiatan sekolah dan tempat kerja; kegiatan keagamaan; kegiatan di tempat atau fasilitas umum; kegiatan sosial dan budaya; moda transportasi; dan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait