FOKUS

Antisipasi Bencana Alam, Kaltara Alokasikan Cadangan Beras 50 Ton

Tandaseru – Guna mengantisipasi krisis pangan pasca bencana, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengalokasikan cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) sebanyak 50 ton.

“CBPD ini untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga jika terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan tsunami. Sebab kejadian ini berpotensi memengaruhi terjadinya gagal bahkan membuat gejolak harga dan memicu inflasi,” ujar Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Senin (2/12).

Berdasarkan laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, provinsi termuda di Indonesia ini belum memliki cadangan beras bersama 8 provinsi lainnya.

Karena itu, Gubernur menginstruksikan agar DPKP dapat mengalokasikan anggaran Rp 575 juta untuk cadangan beras pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2019.

“Instansi terkait juga saya instruksikan agar mengajukan tambahan pada tahun berikutnya untuk memenuhi standar kuota cadangan beras,” jelasnya.

Adapun untuk kabupaten/kota, Irianto juga telah menginstruksikan kepada DPKP Kaltara agar menyampaikan tembusan surat Kepala Badan Ketahanan Pangan perihal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). “Saya berharap ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Untuk diketahui, regulasi tentang CPPD antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPP Provinsi oleh Gubernur dan CPP Kabupaten/kota oleh Bupati melalui Peraturan Daerah.

Sementara itu, Kepala DPKP Kaltara Andi Santiaji Pananrangi mengungkapkan, dalam waktu dekat akan digelar penandatangan perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Logistik (Bulog) Divre Kalimantan Timur-Kaltara (Kaltimtara).

Poin perjanjian kerja sama akan mengeluarkan cadangan beras itu sewaktu-waktu saat dibutuhkan. “Bulog akan menyediakan berasnya, sedangkan penanggarannya ada di DPKP Kaltara,” kata Santiaji.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait