FOKUS

Arief Budiman Dipecat dari Ketua KPU, Begini Alasan DKPP

JAKARTA (tandaseru.id) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU. Ketua DKPP Muhammad menyebutkan pemberhentian itu tertuang dalam putusan perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.

Meski begitu Arief tetap sebagai komisioner. “Meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut,” kata Muhammad.

“Pak Arief Budiman dipecat dari Ketua KPU gara-gara melakukan pelanggaran etik ikut mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting saat menggugat ke PTUN atas diberhentikannya oleh DKPP,” tegas Muhammad dalam keterangan resmi kepada wartawan.

Alasannya, Ketua KPU dinilai melakukan pelanggaran etik dengan ikut mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang menggugat pemberhentiannya dari Komisioner KPU di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Muhammad menjelaskan DKPP menerima pengaduan, dan selanjutnya memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. “KPU segera memilih ketua KPU baru untuk menggantikan Arief Budiman yang sudah diberhentikan oleh DKPP,” tegasnya.

Pelanggaran etik ini diadukan oleh seorang bernama Jupri yang menggugat Arief Budiman sebagai Ketua KPU yang ikut mendampingi Evi saat mendaftarkan gugatan ke PTUN karena diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 lalu.

“Jupri mengadu dengan dalil Arief telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya sebagai Ketua KPU yang telah menerbitkan Surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020,” ungkap Muhammad.

Karena itu majelis hakim DKPP mengambil dua kesimpulan, yaitu:

1) Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian
2) Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua KPU kepada teradu Arif Budiman selaku ketua KPU.

Namun Arief Budiman menyangkal jika dirinya melakukan pelanggaran seperti yang disangkakan DKPP atas aduan seorang pengadu.

Arief pun menyikapi putusan DKPP yang memberhentikan dirinya dari Ketua KPU tersebut dianggap keputusan itu tidak tepat.

“Saya tidak pernah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang mencederai integritas pemilu,” ungkap Arief.

Dia mengatakan belum menerima putusan resmi berbentuk hard copy dari DKPP. “Tapi secara resmi biasanya kita dikirimi hard copy. Nah kita tunggu. Kita pelajari barulah nanti bersikap kita mau ngapain,” kata Arief.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com