Banyak Penolakan, Pemprov DKI Tetap Dukung DWP 2019

Tandaseru – Sempat terjadi penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas), namun pemerintah DKI Jakarta tetap mengizinkan pelaksanaan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 digelar.

Pelaksanatugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Alberto Ali menyatakan Pemprov selalu mendukung acara yang berisi aktivitas budaya yang baik.

“Ini sebagai bentuk perayaan kebhinekaan yang dimiliki warga Jakarta, Pemprov DKI pada dasarnya mendukung segala bentuk aktivitas budaya dan kesenian yang bersifat positif,” kata Alberto dalam akun instagram resmi Pemprov DKI @pemprovdki, Kamis (12/12).

Selain itu, pemprov juga bertugas untuk menjaga norma dan budaya yang dibawa dalam acara DWP 2019. Hal tersebut, juga bukan berarti pemprov tidak peduli pada kritik dan masukan masyarakat lainnya.

“Dengan mempertimbangkan segala aspek masukan dan kritik dari masyarakat Pemprov DKI Jakarta memberikan izin kegiatan dengan catatan khusus,” ujar dia.

Lebih lanjut, Alberto juga mengatakan bahwa panitia telah berjanji bahwa acara DWP 2019 akan mengikuti aturan legal formal dan menghormati nilai budaya.

“Panitia juga berjanji pada Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan kegiatan tersebut bebas dari penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya,” ujarnya.

Jika perjanjian DWP 2019 dilanggar, maka Pemprov DKI Jakarta tak segan akan bertindak tegas bahkan mencabut izin kegiatan tersebut.

Sebagai informasi, Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 akan diselenggarakan di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember 2019.

Namun, dalam dua hari terakhir mendekati pelaksanaannya mendapat banyak penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas).

Mereka mendatangi Gedung Balai Kota, meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin penyelenggaraan acara tersebut.

Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) menilai, acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi “ajang dugem”.