FOKUS

Beredar Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra, Mabes Polri Periksa Personel Pusdokkes Polri

JAKARTA (tandaseru) – Mabes Polri memeriksa personel Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri terkait surat bebas Covid-19 buronan kasus korupsi pemindahan hak piutang (cessie), Djoko Tjandra.

“Iya, diperiksa juga,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/7).

Namun, tak dirinci berapa jumlah yang dilakukan pemeriksaan. Kata Argo, seluruh pihak yang diduga membantu buronan kelas kakap itu akan diperiksa.

Sesuai dengan intruksi Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, oknum anggota yang terbukti membantu Djoko Tjandra akn diberi sanksi. Sebab Polri berkomitmen mengusut hingga tuntas.

“Sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, semua pihak terkait akan diperiksa,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, setelah heboh surat jalan yang dikeluarkan Polri untuk Djoko Tjandra, kali ini muncul isu di kalangan media bahwa Polri diduga mengeluarkan surat sehat bebas COVID-19 atas nama Djoko Tjandra.

Surat sehat yang beredar di kalangan media itu bernomor: Sket/2214/VI/2020/Satkes. Dalam surat itu dituliskan nama Joko Soegiarto alias Djoko Tjandra. Surat itu pun selaiknya surat sehat yang dikeluarkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

Buntut menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra, seorang jenderal polisi dicopot dari jabatannya. Dia adalah Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo. Prasetijo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Dalam surat telegram yang dikeluarkan Polri, Prasetijo menjadi pati Yanma Polri dalam rangka pemeriksaan. Prasetijo pun ditahan selama 14 hari lamanya per Rabu 15 Juli 2020 di sel khusus di Propam Polri. Penahanan dilakukan karena Propam hendak mengusut lebih jauh adanya keterlibatan oknum polisi lain selain Prasetijo.

Diketahui, Djoko Tjandra mendaftar PK atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Sidang pertamanya dilangsungkan pada Senin, 29 Juni 2020. Namun, Djoko tidak hadir dalam sidang perdananya karena alasan sedang sakit.

Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Kejaksaan pernah menahan Joko Tjandra pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.

Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memvonis Djoko Tjandra dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali Rp546,166 miliar pun dirampas negara.

Dia juga sempat dikabarkan berada di Papua Nugini pada 2009. Lalu dalam beberapa waktu lalu, dikabarkan sudah di Indonesia hampir tiga bulan lamanya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait