FOKUS

Blokir Internet di Papua, Presiden Jokowi Kena Gugat

Tandaseru – Aliansi Jurnalis Independen dan South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menggugat Presiden Joko Widodo dan Menkominfo Johnny ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (21/11).

Gugatan ini terkait keijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019. Laporan gugatan terdaftar dengan nomor 230/6/2019 PTUN-Jakarta.

Laporan tersebut didaftarkan langsung oleh Sasmito, Koordinator Bidang Advokasi AJI dan Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto yang di dampingi kuasa hukum dan LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, Elsam dn ICJR.

Sementara itu, tergugat dalam perkara ini ialah Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate.

“Kami telah mengajukan gugatan kepada Presiden dan Menkominfo. Khususnya terkait dengan peristiwa pemutusan akses internet, terkait dengan peristiwa Papua berapa bulan yang lalu,” kata Kuasa Hukum SAFEnet & Aji, Ade Wahyudin di PTUN Jakarta, Kamis (21/11).

Lebih lanjut, Ade menuntut keputusan pemerintah atas kebijakan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat harus diuji di pengadilan.

“Yang kami tuntut adalah bahwa tindakan tersebut melanggar hukum,” ujar Ade.

Selain itu, jika kebijakan pemblokiran dinyatakan melanggar hukum, maka pihaknya meminta Presiden Jokowi dan Menkominfo, Johnny G Plate meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.

“Jika kemudian dianggap melanggar hukum kami meminta untuk presiden dan Kominfo untuk meminta maaf khususnya kepada publik dan masyarakat Papua,” ujar Ade.

Pemblokiran internet

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil kebijakan untuk membatasi internet di Papua dan Papua Barat selama dua pekan.

Kebebasan warga dibatasi, terhitung sejak 19 Agustus 2019, atau dua hari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mulanya, pemerintah hanya melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa daerah. Tindakan itu dijalankan hanya melalui siaran pers.

Kemudian, perlambatan akses internet berlanjut hingga pemutusan akses internet menyebar di Papua dan Papua Barat, pada 21 Agustus 2019.

Pembatasan internet yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran hoaks di tengah protes warga yang memanas di Papua dan Papua Barat.

Faktanya, dengan pemutusan akses internet, segala aktivitas masyarakat dan pelayanan publik di Papua menjadi terhambat.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait