FOKUS

Buntut Laporan soal Dugaan Hoax Obat Covid-19, Hadi Pranoto Laporkan Muannas Alaidid atas Dugaan Pencemaran Nama Baik di Medsos

JAKARTA (tandaseru) – Hadi Pranoto melalui kuasa hukum Hadi bernama Muhammad Nur Aris melaporkan Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid terkait dugaan pencemaran nama baik di media sosial instagram.

Pelaporan itu terdaftar dalam nomor laporan LP/4648/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ Tanggal 6 Agustus 2020. Laporan ini bukan merupakan laporan balik terkait laporan yang dibuat Muannas soal penyebaran berita bohong soal obat herbal penangkal Covid-19.

“Jadi intinya bukan laporan balik ya, ini adalah respon terhadap temuan yang kita temukan di dalam Instagram (Muannas),” kata Aris dalam keterangannya, Jumat (7/8).

Aris menjabarkan setidaknya ada dua pernyataan Muannas yang membuat nama baik kliennya merasa dicemarkan. Pertama, Muannas telah menyebut Hadi sebagai profesor. Padahal, sambungnya, Hadi tidak pernah menyebut dirinya profesor.

“Yang pertama, bahwa MA (Muannas) menyebutkan klien kita adalah profesor. Padahal kliien kita tidak pernah menyebutkan dirinya profesor,” ucapnya.

Alasan kedua, lanjut Aris, terkait pernyataan Muannas yang mengatakan bahwa Hadi tidak percaya dengan rapid test dan swab test covid-19.

Sementara itu, Aris menyebut pihaknya membawa bukti berupa rekaman video yang diunggah ke akun sosial media Instagram Muannas @muannas_alaidid. Video tersebut merupakan berisi pernyataan Muannas setelah membuat laporan di Polda Metro Jaya pada Senin lalu. Selain itu, turut dihadirkan juga barang bukti berupa tangkapan layar (screenshot) dari video itu.

Sebelumnya, musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Muannas Alaidid ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan konten YouTube tentang penemuan obat herbal virus corona (Covid-19).

Laporan itu teregister dengan nomor LP/4358/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 3 Agustus 2020.

Pasal yang dilaporkan yakni tindak pidana bidang ITE dan atau menyebarkan berita bohong Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

“Yang menjadi persoalan bahwa konten itu ditentang, pendapat yang disampaikan oleh si profesor itu ditentang, pertama adalah menyangkut tentang swab dan rapid test. Dikatakan di situ dia punya metode dan uji yang jauh lebih efektif dengan yang dia namakan digital teknologi, itu biayanya cukup Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu,” ucap Muannas.

Terbaru, Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan pemeriksaan saksi, barang bukti serta gelar perkara yang dilakukan penyidik.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait