FOKUS

Dalam Rakernis, Kadiv Propam Polri Minta Maaf ke Kapolri karena Banyak Anggota yang Bermasalah

JAKARTA (tandaseru.id) – Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo mengaku banyak anggota Polri yang bermasalah saat menjalankan tugas di lapangan. Hal ini dikatakan saat rapat kerja teknis (rakernis) Divisi Propam Polri.

Untuk itu, Irjen Ferdy Sambo meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri secara umum.

“Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) terhadap pelaksanan tugas yang belum maksimal dari divisi Propam dan jajaran, sehingga terjadi peningkatan secara kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan kegiatan pelanggaran anggota di lapangan,” kata Ferdy dalam rakernis yang digelar di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/4).

Ferdy membeberkan jumlah pelanggaran anggota Polri yakni banyak 536 orang melanggar kode etik disiplin pada awal 2021, lalu sebanyak 3.304 pada 2020, sebanyak 2.503 pada 2019, dan 2.417 pada 2018.

Kemudian, pelanggaran kode etik profesi pada awal 2021 sebanyak 279, pada 2020 sebanyak 2.081, pada 2019 sebanyak 1.021, dan pada 2018 ada 1.203.

Selanjutnya, pelanggaran pidana pada awal 2021 sebanyak 147, pada 2020 sebanyak 1.024, pada 2019 ada 627, dan pada 2018 sebanyak 1.036 anggota.

Ferdy mengatakan pihaknya menggelar rakernis Divisi Propam Polri Tahun Anggaran 2021 dengan tema Optimalisasi Peran Propam dalam Rangka Mewujudkan Polri yang Presisi. Tujuannya, menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran anggota baik secara kualitas dan kuantitas.

“Serta menjabarkan secara teknis program prioritas Bapak Kapolri yaitu transformasi pengawasan,” ujar jenderal bintang dua itu.

Ferdy menyebut rakernis dilakukan sejak Senin, 12 April 2021. Dia mengaku telah menerima petunjuk-petunjuk teknis dan taktis oleh para kepala biro dan kepala bagian dari Divisi Propak Polri.

Petunjuk itu berupa pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), ilmu komunikasi dan aturan hukum lainnya. Dia berharap petunjuk itu dapat dilaksanakan usai rakernis.

“Anggota Propam dapat meneggakkan hukum secara profesional, objektif dan transparan terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan anggota Polri di lapangan,” ucapnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com