FOKUS

Diduga Ada Pungli ke Warga Binaan, Yasonna: Bila Terbukti akan Dipecat

JAKARTA (tandaseru) – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly berjanji akan menindak tegas oknum yang melakukan dugaan pungli terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menjalani asimilasi dan integrasi sesuai Permenkumham 10/2020.

Yasonna meminta masyarakat berani melaporkan oknum nakal tersebut kepadanya melalui berbagai saluran yang tersedia, atau melalui jajaran di Ditjen Pemasyarakatan untuk memudahkan proses penindakan dan akan menjamin data pelapor dirahasiakan.

“Instruksi saya jelas, terbukti pungli saya pecat. Instruksi ini sudah saya sampaikan secara langsung lewat video conference kepada seluruh Kakanwil, Kadivpas, Kalapas, dan Karutan ” ujar Yasonna, melalui keterangan tertulis, Kamis (16/4).

Yasonna menegaskan, Kemenkumham sudah melakukan investigasi dan menerjunkan tim ke daerah untuk menelusuri dugaan pungli tersebut.

“Namun investigasi belum menemukan adanya pungli. Kalau ada yang tahu, tolong laporkan. Supaya mudah, silakan sampaikan lewat pesan di Instagram dan Facebook fan page saya,” kata Yasonna.

Sebelumnya, Yasonna sudah memberikan lima instruksi terkait pengeluaran WBP yang menjalani asimilasi dan integrasi, sebagai berikut: Pertama, tidak boleh ada pungutan liar, karena prosesnya gratis.

Kedua, proses pengeluaran WBP asimilasi dan integrasi tidak boleh dipersulit. “Mereka yang menjalani program ini adalah WBP yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman, tidak menjalani subsider, bukan napi korupsi atau bandar narkoba atau kasus terorisme, berkelakuan baik selama dalam tahanan, dan ada jaminan dari keluarga,” katanya.

Ketiga, memastikan WBP memiliki rumah asimilasi yang jelas untuk memudahkan pengawasan dan program berjalan dengan baik. Keempat, seluruh warga binaan yang menjalani asimilasi dan integrasi tetap dibina dan diawasi berkala karena datanya lengkap hingga alamat tinggal. “Pengawasan dilakukan dengan koordinasi Kepolisian serta Kejaksaan,” imbuh Menkumham.

Kelima, warga binaan harus diedukasi oleh petugas pemasyarakatan agar terhindar dari Covid-19. Adapun alasan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan itu adalah untuk menyelamatkan mereka dari ancaman menyebarnya Covid-19.

Pasalnya, menurut Yasonna, kondisi di dalam lapas dan rutan sudah kelebihan kapasitas sehingga sulit menerapkan protokoler pencegahan Covid-19.

“Ini karena kemanusiaan. Tidak ada yang bisa menjamin Covid-19 tidak masuk ke dalam lapas atau rutan, karena ada petugas yang punya aktivitas di luar dan kita tidak pernah tahu jika dia membawa virus itu ke dalam lapas,” urai Yasonna.

Dia menegaskan, kebijakan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas serta rutan over kapasitas juga dilakukan atas rekomendasi PBB untuk seluruh dunia.

 

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com