FOKUS

Dirjen Dukcapil Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

JAKARTA (tandaseru.id)- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menilai, perlindungan data pribadi sangat mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintah.

Hal itu diungkapkan Zudan dalam diskusi daring bertajuk Kesiapan Sektor Publik dan Dunia Usaha Menyongsong Pengimplementasian UU Perlindungan Data Pribadi, Jumat (07/05).

Pada diskusi tersebut turut hadir Prof Abu Bakar Munir, Adjunct Prof. Universitas Indonesia, dan Prof Dr. Ida Bagus Rahmadi Supanca, Guru Besar Universitas Atma Jaya, diskusi ini diselenggarakan oleh Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia (APPDI).

Zudan mengatakan, saat ini Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah banyak diintegrasikan dalam beberapa proses pembuatan data kependudukan di lembaga lain.

Oleh karena itu, menurut dia, data tersebut harus dilindungi agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab. “Karena kalau kita melihat jumlah lembaga yang bekerja sama sekarang sudah banyak sekali,” kata Zudan.

Zudan menambahkan, saat ini juga banyak data kependudukan yang diunggah di media sosial ataupun Google. Data tersebut seperti kartu keluarga, e-KTP hingga paspor pun banyak diunggah dengan rinci tanpa sensor.

“Dunia maya kita jauh lebih lengkap datanya dari pemerintah apapun yang kita cari di Google lengkap ada semua,” ujarnya.

“Ini tantangan besar dalam rangka kita mempersiapkan undang-undang data pribadi bagaimana negara nanti akan bergerak untuk menjaga privasi data para pemilik data, inilah yang harus diantisipasi,” ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) akhirnya mulai menunjukan titik terang. Setelah tertunda beberapa kali, RUU PDP ditargetkan akan disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat yakni masa sidang berikutnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com