FOKUS

DPR Minta KPU Kaji Ulang Izin Konser Kampanye Pilkada

JAKARTA (Tandaseru) – Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta izin terkait konser musik saat kampanye Pilkada 2020 dikaji ulang.

Guspardi mengatakan kerumunan warga ketika digelarnya konser akan memicu penularan Covid-19.

“KPU perlu melakukan kajian. Pertama bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 berbeda dengan sebelumnya. Karena pilkada kali ini ada pandemi Covid-19. Nah saat pandemi kan ada anjuran jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan. Hal yang bersifat kerumunan berpotensi kepada penularan pandemi Covid-19,” kata Guspardi dalam keterangannya, Kamis (17/9).

Menurut Guspardi, dari pengalamannya sebagai politikus, konser musik sebenarnya tidak terlalu efektif bagi calon kepala daerah untuk berkampanye. Apalagi jumlah peserta yang hadir dibatasi paling banyak 100 orang.

Selain tidak efektif menjaring pemilih, sambung dia, konser biasanya membutuhkan biaya yang besar. Oleh sebab itu, dia menyarankan pasangan calon kepala daerah, tim pemenangan, dan partai politik pengusung, mencari model kampanye lain yang lebih inovatif di tengah pandemi.

“Artinya bagi paslon rasanya tidak efektif karena berbiaya tinggi. Konser ini untuk yang datang supaya mengenali paslon, kan begitu tujuannya. Sebenarnya hanya konser ini adalah media untuk melakukan pertemuan,” ujar Guspardi.

Menurutnua, KPU, Bawaslu, partai politik, dan pasangan calon kepala daerah membuat kesepakatan bahwa kesehatan harus diutamakan demi tidak memicu terjadinya penularan virus Covid-19. Khususnya terkait dibolehkannya konser musik untuk kampanye pilkada serentak 2020.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait