FOKUS

Dukung Penanganan Covid-19, Kementerian PANRB Terbitkan SE No 53/2020

JAKARTA (tandaseru) – Kementerian PANRB telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 53/2020 tentang Mekanisme Khusus Dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR! dalam rangka mendukung penanganan dampak Covid 19 di lingkungan instansi pemerintah.

Surat Edaran tersebut menurut Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, untuk mempercepat proses penyampaian tindak lanjut dan penyelesaian laporan yang masuk,

“Surat edaran tersebut mengatur tiga hal,” ujarnya saat memberikan arahan dalam Rapat Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Terkait Bantuan Sosial untuk Menghadapi Pandemi Covid-19 secara virtual, Jumat (29/05).

Tiga hal tersebut kata Diah Natalisa yaitu mekanisme penyelesaian laporan Covid-19 yang langsung ke instansi tanpa melalui admin nasional; kategori khusus laporan Covid-19; dan percepatan penyelesaian laporan menjadi maksimal satu hari kerja di admin koordinator instansi dan dua hari kerja di pejabat penghubung.

Mekanisme penyelesaian pengaduan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 62/2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Pengaduan berkenaan dengan dampak Covid-19 akan dikirimkan secara otomatis ke admin instansi.

Selanjutnya, admin instansi diharapkan memberikan salinan ke instansi terkait ketika mendisposisikan laporan ke pejabat penghubung dengan berpedoman pada lampiran surat edaran. Untuk pengaduan, yang diprioritaskan adalah pengaduan yang berkaitan dengan Covid-19.

Jumlah aduan yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) terus meningkat selama pandemi Covid-19.

Salah satunya terkait pemberian bantuan sosial. Jumlah laporan dengan topik bantuan sosial mencapai 6.549 laporan atau 32 persen dari total laporan yang terkait dengan Covid-19.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, Inspektur Provinsi Jawa Barat Muhammad Solihin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Zain Noval, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Bambang Pramusinto, serta Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah Siti Farida.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait