FOKUS

Jadi Calon Tunggal Kapolri, Ini Harta Kekayaan Komjen Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA (tandaseru.id) – Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo diajukan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Jenderal Pol Idham Azis yang sebentar lagi pensiun. Lalu, berapa harta kekayaan Komjen Listyo?

Dari data Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir tahun lalu, diketahui harta kekayaan Komjen Listyo mencapai lebih dari Rp8 Miliar.

Disebut-sebut harta kekayaan Komjen Listyo melebihi Rp 8 miliar. Untuk detailnya, harta kekayaan jenderal polisi bintang tiga tersebut sebesar Rp 8.314.735.000.

Data itu merinci, Komjen Listyo memiliki tanah dan bangunan sebanyak tiga buah senilai Rp6,15 miliar. Tanah dan bangunan itu diketahui terletak di kawasan Tangerang, Jakarta Timur dan Semarang.

Untuk kendaraan, Komjen Listyo diketahui hanya memiliki satu unit kendaraan dengan jenis Toyota Fortuner keluaran tahun 2018 dengan harga taksiran senilai Rp320 juta. Dia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 975 miliar dan kas senilai Rp 896 juta.

Diketahui, DPR menerima Surat Presiden tentang nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).

“Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Msi, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Puan.

Puan menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden, kata Puan, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan.

Persyaratan itu meliputi syarat adimistratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. “Selanjutnya, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR,” ungkapnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com