FOKUS

Jangan Asal Memancing! Kenali Wilayah Tangkap Ikan di Indonesia

JAKARTA (tandaseru.id)- Bahtiar Dirjen Pol dan PUM Kemendagri menyatakan 2/3 wilayah Indonesia adalah kelautan namun, data dari BPSDM penghasilan dari sektor kelautan hanya 3,7 persen, tidak sampai 4 persen.

Dia mengatakan hal itu saat membuka webinar MIPI Memahami dan Memanfaatkan Potensi Perikanan dan Kelautan Indonesia untuk Kesejahteraan Masyarakat, Minggu (18/09).

Untuk menjawab hal tersebut kali ini MIPI menghadirkan Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan) dan Prof. Dr. Arif Saria, Rektor Institur Pertanian Bogor.

Menteri KKP sendiri berhalangan hadir dan digantikan oleh Anastasia Rita Tisiana Dwi Kuswardani Ketua Tim Pelaksana Unit Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan.

KKP saat ini sedang menjalankan program kerja Ekonomi Biru, diketahui laut telah memberikan berbagai jasa untuk lingkungan manusia. Namun banyak isu yang timbul dari pengelolaan perikanan di laut seperti pencemaran, kerusakan terumbu karang, yang berpotensi pada kerusakan ekologi Indonesia.

istimewa

“Yang akan kami lakukan pertama adalah menjaga laut tetap sehat, apabila laut sehat maka sumberdaya laut melimpah, dan akan berdampak pada perekonomian meningkat karena lautnya sehat,” ujar Anastaia.

Sebagai langkah terobosan dalam pelaksanaan program priotitas itu, KKP menjalankan beberapa program seperti, perikanan tangkap terukur, budidaya untuk peningkatan ekspor pada komoditi yang diminati, dan kampung budidaya berdasarkan kearifan lokal.

“Tujuanya lagi-lagi terkait pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sehingga nelayan menjadi sejahtera,” lanjut Anastasia.

Anastasia menjelaskan kenapa diperlukan program penangkapan ikan terukur, perikanan merupakan sektor yang mampu menghasilkan pendapatan yang cukup besar dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

“Sumberdaya perikanan memiliki potensi yang cukup besar, namun bila tidak dikelola secara baik maka akan menyebabkan over fishing,” tegas Anastasia.

Penerapan kebijakan penangkapan terukur ini mencakup, area penangkapan, jumlah ikan yang diperbolehkan, kapan ikan bisa ditangkap, alat yang digunakan, pelabuhan perikanan sebagai tempat pembongkaran ikan, Penggunaan ABK lokal, Suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan WPP yang telah ditetapkan.

Wilayah Pengelolaan Perikanan (fisheries management areas), atau disingkat WPP, menggambarkan pembagian wilayah pengelolaan perikanan yang didasarkan pada ekologi, karakteristik wilayah, dan sumber daya ikan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan perikanan secara lestari dan berkelanjutan.

istimewa
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Disebutkan terdapat 11 WPP-NRI.
Tiga WPP-NRI dimulai dengan penomoran 57:
  • WPP-NRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
  • WPP-NRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda;
  • WPP-NRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat.

Delapan WPP-NRI sisanya dimulai dengan penomoran 71:

  • WPP-NRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
  • WPP-NRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
  • WPPN-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
  • WPPN-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
  • WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
  • WPP-NRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera;
  • WPP- NRI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;
  • WPP-NRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.
    Istimewa

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia di bagi menjadi 5 zona yaitu, zona fishing industry, zona nelayan lokal, zona spawning dan nursery ground (wilayah ini dilarang menangkap ikan), Garis Pantai, dan 12 Mil.

“Nantinya ikan yang ditangkap tidak boleh di distribusikan ke zona WPP lain, namun bila kebutuhan tertentu maka tetap bisa dilakukan dengan mengikuti beberapa persyaratan, seperti melaporkan jumlah tangkapan ikan pada pelabuhan yang ditentukan, dan ikan yang akan didistribusikan harus dikemas sedemikian rupa untuk dapat layak sampai di tempat yang dituju,” ujar Anastasia.

Potensi stok ikan di Indonesia menurut data KKP 2017 sebanyak 12,4 juta Ton, tetapi yang boleh ditangkap hanya 9,4 juta Ton pertahun.

“Bagi yang hobi memancing nantinya akan diatur berapa penangkapan ikan yang diperbolehkan oleh bukan nelayan, ilustrasi ini akan di uji coba pada WPP 715 dan 718, nantinya para nelayan bisa mengajukan pada kami jumlah ikan yang bisa ditangkap pertahun dicantumkan dalam kontrak izin berlayar, lokasi penangkapan, dan pelabuhan mana tempat mendaratkan ikan tersebut,” pungkas Anastasia.

 

 

 

 

 

 

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com