Jawab JK, Jubir Penanganan Covid-19: Pemerintah Belum Perlu Lockdown

JAKARTA (tandaseru) – Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang sekaligus juru bicara penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyebut lockdown atau penguncian diri akibat Corona belum akan diambil.

“Kita tidak akan mengambil opsi lockdown karena jika di lockdown kita malah tidak akan bisa berbuat apa-apa.” Ujar Yurianto di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3) lalu.

Dia juga mengatakan kebijakan agar tidak terjadi lockdown juga masih perlu dibahas labih jelas, mengingat keputusan tersebut akan diambil secara kolektif.

Lebih lanjut, Yurianto juga menyatakan saat ini pemerintah hanya perlu mengamankan stok alat pelindung diri, masker hingga kit atau alat uji coba.

Saat ini, kit untuk pemerikasaan Covid-19 sudah ada sebanyak 10.000 unit. Sementara BUMN dan BUMD juga telah menyiapkan setidaknya 15 juta masker untuk antisipasinya.

“Ini bukan jumlah yang kita anggap kurang, Kita anggap cukup (juga) bukan. Artinya kita memiliki stok,” ujarnya.

Dia juga menggarisbawahi bahwa stok bukan hal yang utama, melainkan melakukan pencarian orang-orang yang berhubungan dengan penderita Covid-19 lah yang terpenting.

Berdasarkan data Kemenkes per Kamis (12/3), menyebutkan 3 dari 31 positif Covid-19 sembuh, setelah dua kali hasil tes cairan tenggorokan negatif.

Ketiganya dirawat di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur. Pasien tersebut bagian dari 31 kasus positif Corona di Indonesia.

Pasien tersebut ialah kasus ke-6 seorang laki-laki (39), ke-14 laki-laki (50) tahun, dan ke-19 laki-laki (49). Ketiganya sudah dibolehkan untuk pulang dan mengisolasi diri di dalam rumah.

Diketahui, sebelumnya Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla mengatakan pemerintah dapat menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penularan Covid-19.

Menurutnya, lockdown efektif meminimalkan penularan virus ini, dan perlu kedisiplinan selama proses penguncian diri.