FOKUS

Jelang Pilkada Serentak, Teliti Sebelum Memilih Kepala Daerah

JAKARTA (tandaseru) – Pemerintah, DPR dan lembaga penyelenggara pemilu telah menyepakati bahwa Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah, pada 9 Desember mendatang.

Dalam sejarah perkembangannya, Indonesia menganut sistem demokrasi langsung. Artinya rakyat menjadi penentu pada setiap perhelatan pesta demokrasi.

Namun di situasi pandemi Covid-19 menyebabkan tiap orang harus menyesuaikan diri dengan segala keadaan, termasuk dalam penyelenggaran pilkada 2020.

Dalam webinar Nasional is Me, Senin (27/7) yang bertajuk “Teliti Sebelum Memilih”, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI, Dr. phil. Aditya Perdana mengatakan memilih pemimpin politik itu susah-susah gampang.

“Memilih Kepala Daerah susah-susah gampang. Sebab ada banyak aspek yang harus diperhatikan, contohnya ada seseorang yang memiliki visioner, peduli ke masyarakat, mengayomi, namun orang tersebut tidak bersedia mencalonkan diri,” ujar Dr. phil. Aditya Perdana.

Dia juga mengatakan hal itu bisa saja terjadi pada kendala finansial sehingga tidak mampu membayar partai politik untuk mendukung mereka.

Menurutnya, masyarakat juga harus teliti sebelum memilih calon kepala daerah, pasalnya dengan memilih pemimpin menggambarkan bagaimana orang yang dipilih memiliki dampak kepada masyarakat luas.

“Seorang pemimpin yang terpilih harus memiliki dampak yang luas dengan cara menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk daerahnya,” ujarnya.

Aditya Perdana juga menjelaskan bahwa pada era Orde Baru (Orba), praktik money politic atau politik uang pada pemilihan kepala daerah di era Orde Baru (Orba) berlangsung di DPRD, namun saat ini berpindah ke pimpinan partai politik (parpol).

“Kalau dulu money politic dalam pemilihan kepala daerah itu ada di DPRD, sekarang berpindah ke pimpinan partai,” jelasnya.

Aditya Perdana menambahkan jika praktik money politic menjadi ujian tersendiri bagi demokrasi Indonesia.

“Sebenarnya ada juga yang memberikan permintaan dalam bentuk pembangunan. Ini bentuk real konkretnya,” tambahnya.

Menurutnya, jika calon kepala daerah tersebut tidak mengerti kebutuhan daerahnya, maka salah satu cara mudahnya dengan melakukan serangan fajar ke masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat juga diimbau agar tidak memilih calon kepala daerah bukan dari serangan fajar, melainkan harus teliti dalam melihat program yang dibuat ke depan.

“Tiap kepala daerah pasti memilki program lima tahun ke depan. Namun pada perjalanan bukan program itu yang dijual. Kalau pun itu yang terealisasikan kerap kali itu hanya formalistik dan tidak membumi,” jelasnya.

Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat dan milenial tentu sangat penting karena politik hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Kaum milenial seringkali dianggap menjadi sasaran empuk bagi politisi yang ingin mengajukan diri sebagai anggota dewan, karena mudah sekali dipengaruhi tentang keberpihakan.

Oleh karenanya, aktif dan teliti dalam mencari tahu merupakan kunci sebelum memilih seorang pemimpin.

Seorang pemimpin lahir dan diuji dari sebuah krisis. Melihat pengaruh Pilkada di masa pandemi ini bisa dijadikan tantangan semua calon kepala daerah dalam memformulasikan kebijakannya.

Gelaran webinar dipandu oleh Ketua Yayasan Bentang Merah Putih Yohana Elizabeth Hardjadinata dan Frans Nicholas sebagai presenter TV Nasional yang digelar secara live di Heartline 100.6 Fm Karawaci.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait