FOKUS

Kapolri Cabut Telegram soal Pelarangan Media Meliput Aksi Arogan dan Kekerasan Polisi!

JAKARTA (tandaseru.id) – Setelah menjadi polemik di masyarakat, akhirnya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencabut telegram yang salah satu isinya soal pelarangan media meliput aksi arogansi dan kekerasan anggota polisi.

Pencabutan itu tertuang dalam surat telegram bernomor ST/759/IV/HUM.3.4.5/2021 tertanggal 6 April 2021 yang ditujukan untuk para Kapolda.

“Sehubungan dengan referensi di atas, disampaikan kepada kepala bahwa ST Kapolri sebagaimana referensi nomor 4 di atas dinyatakan dicabut/dibatalkan,” tulis Kapolri dalam telegram tersebut.

Terkait hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan telegram sebelumnya sudah dicabut.

“Iya benar (soal pencabutan TR),” kata Argo saat dihubungi, Selasa (6/4).

Dia tidak membeberkan mengapan mantan Kabareskrim Polri tersebut mencabut telegram sebelumnya. Padahal, Polri sebelumnya sudah meluruskan media yang dimaksud adalah media internal Polri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Parbowo mengeluarkan surat telegram rahasia (TR) terkait ketentutan peliputan media soal tindak pidana dan kekerasan. Surat ini ditujukan kepada semua Kapolda dan Kabid Humas di Polda seluruh Indonesia.

Dari 11 poin dalam TR bernomor ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021 yang ditandatangani oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono atas nama Kapolri tertanggal 5 April 2021, salah satunya adalah soal media dilarang menyiarkan tindakan atau arogansi anggota kepolisian.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono membenarkan isi surat telegram tersebut. Dia mengklaim pertimbangan diterbitkannya surat telegram itu yakni untuk memperbaiki kinerja Polri di daerah.

“Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik,” kata Rusdi saat dikonfirmasi, Selasa (6/4).

Berikut 11 poin dalam surat telegram tersebut;

1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis;

2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana;

3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian;

4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan;

5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual;

6. Menyamarkan gambar wajah dan indentitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya;

7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur;

8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku;

9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detil dan berulang-ulang;

10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten;

11. Tidak menampilkan gambaran secara eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com