FOKUS

Kapolri: Peristiwa di Surabaya Tidak Mewakili Masyarakat Keseluruhan

Tandaseru – Kapolri Jenderal Pol Prof. H. Muhammad Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menggelar tatap muka dengan sejumlah tokoh di Biak.

Kapolri mengatakan Papua bukan sesuatu yang baru. “Saya suka dengan pantai Biak potensi alam yang luar biasa, di pantai Biak banyak gua-gua di bawah pantai yang tidak di temukan di tempat lain,” ujar Kapolri.

 

Dia menyebutkan modal dasar bukan dari alamnya tapi dari keamanannya sehingga keamanan merupakan modal terpenting saat ini. Perhatian presiden sangat besar terhadap masyarakat Papua, istri pak Jokowi Ibu Iriana diambil dari nama Irian Jaya.

Dia mengatakan presiden datang ke provinsi ini 7 kali dalam setahun ingin menggenjot pembangunan di Papua. Anggaran pembangunan yang diberikan pemerintah pusat untuk papua sangat besar dibandingnkan dengan provinsi lain.

 

Berkaitan dengan peristiwa di Surabaya Kapolri mengatakan hal itu merupakan bukan mewakili masyarakat secara keseluruhan. Kalau ada kata kata yang tidak pantas itu pun tidak mewakili. “Gubernur Jawa Timur menyampaikan permohonan maaf bahwa kejadian kemarin bukan merupakan mewakili masyarakat Surabaya,” tegas kapolri.

Sementara itu, Panglima TNI menyampaikan ingin meminta masukan dari tokoh di Biak. “Papua perlu penangan khusus oleh sebab itu akan mempengaruhi terhadap pengambilan putusan pimpinan” kata Panglima TNI

Yosef Korwa selaku perwakilan ketua masyarakat adat asli papua, mengutuk keras perilaku rasisme yang terjadi di Surabaya.

“Atas nama masyarakat adat Papua kami meminta oknum tersebut harus bertanggung jawab dan diproses secara hukum. Yang kedua kami meminta hak tanah ulayat kami. Yang ketiga kami meminta jatah untuk putra putri terbaik Papua bisa lolos menjadi Akabri,” tuturnya.

Kapolri mengatakan untuk setiap pelanggaran hukum akan diproses secara profesional, sampai saat ini Polri masih berusaha untuk menyelesaikan permasalah isu rasisme tersebut. Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa ucapan tersebut tidak mewakili masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan beliau meminta maaf atas kejadian tersebut.

Terkait hak ulayat tanah Panglima akan mencoba berkomunikasi dengan kementrian terkait. Untuk permintaan putra putri asli papua masuk Akabri saya akan menunjuk Danrem setempat untuk menjaring potensi putra putri Papua sehingga mereka siap berkompetisi dan mampu memenuhi kualifikasi penerimaan.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait