FOKUS

Kapolri Sebutkan Alasan Polri Tidak Akan Terbitkan STTP DemoiP

Tandaseru – Kapolri Jenderal Polisi H. Muhammad Tito Karnavian angkat bicara terkait tidak diterbigkannya surat tanda terima pemberitahuan (STTP) bagi masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa. Dalam hal ini, langkah itu diambil karena tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Jenderal Tito menyebutkan Polri tidak ingin mengambil resiko dicap sebagai bangsa yang buruk jika dalam hari pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) terjadi kekacauan akibat unjuk rasa.

“Saat hari pelantikan adanya tamu-tamu negara akan hadir. Ada kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khususnya. Ini menyangkut harkat dan martabat bangsa,” kata Jenderal Tito di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Tito menuturkan Indonesia harus dihargai sebagai bangsa yang besar, tertib dan damai. Dan untuk menunjukkan hal tersebut kepada dunia, salah satunya dengan cara menjaga situasi agar tetap kondusif dan melakukan langkah pencegahan.

“(Indonesia) bukan (negara) yang kacau, rusuh seperti di Afganistan, Suriah dan lain-lain. Untuk bisa menunjukkan itu, momentum (pelantikan Presiden) ini akan jadi momentum internasional, semua media melihat dan mata internasional akan melihat. Kita tidak ingin menanggung risiko bangsa kita dicap buruk,” tegas Tito.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tidak melarang bagi masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Lalu bagaimana pendapat polisi?

Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengungkapkan pihaknya akan tetap tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi unjuk rasa karena menjadi diskresi kepolisian untuk pengamanan.

“Dengan adanya pelantikan presiden dan wakil presiden yang dihadiri oleh pimpinan negara asing dan untuk menjaga harkat dan martabat negara Indonesia maka Polda Metro menggunakan kewenangan diskresi kepolisian untuk tidak menerbitkan STTP unras sesuai denga Pasal 6 UU nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum,” kata Kombes Argo dalam keteranganya kepada wartawan, Rabu (16/10).

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait