FOKUS

Kasus Unlawful Killing ke Laskar FPI, Bareskrim Polri Gelar Perkara Pekan Depan

JAKARTA (tandaseru.id) – Penyidik Bareskrim Polri akan menggelar gelar perkara kasus dugaan pembununan di luar hukum (Unlawful Killing) yang dilakukan oknum polisi terhadap Laskar FPI. Gelar perkara itu rencananya akan dilaksanakan pada pekan depan.

Diketahui, enam anggota Laskar FPI tewas usai terlibat bentrokan dengan anggota Polda Metro Jaya di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 50 saat tengah mengawal Habib Rizieq Shihab sebelum ditangkap terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi mengatakan bahwa kekinian pihaknya telah menemukan sejumlah bukti permulaan terkait adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Sementara gelar perkara dilaksanakan nantinya untuk meningkatkan status perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Kita sudah dapat bukti permulaan, tinggal menyusun, melengkapi, minggu depan kami gelar (perkara) naik penyidikan,” kata Andi saat dikonfirmasi, Jumat (5/3).

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menerbitkan Laporan Polisi atau LP berkaitan dengan kasus dugaan unlawful killing terhadap laskar FPI. Ada tiga oknum anggota Polda Metro Jaya yang berstatus terlapor dalam perkara ini.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyebut, sudah ada calon tersangkanya. Namun, penyidik masih terus melakukan penyelidikan sebelum akhirnya menaikkan status perkaranya ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangkanya.

“Dugaan tersangka sudah ada,” kata Agus kepada wartawan, Kamis (4/3) kemarin.

Sementara, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengemukakan bahwasannya ketiga anggota Polda Metro Jaya selaku terduga pelaku unlawful killing terhadap laskar FPI itu kekinian untuk sementara dibebastugaskan. Alasannya, karena mereka tengah terlibat suatu perkara.

“Sementara tidak melaksanakan tugas ya,” katanya saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/3) kemarin.

Adapun, terkait jenis sanksi etik yang akan dijatuhkan terhadap yang bersangkutan itu nantinya akan diproses melalui sidang etik. Namun, kata Ramadhan, proses tersebut akan berlangsung apabila mereka telah terbukti melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

“Jadi kalau yang dibilang sudah dinyatakan katakanlah dihentikan (pecat) sekali lagi harus melalui proses sidang kode etik. Jadi saya sampaikan posisinya (saat ini) masih terlapor,” ujarnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com