FOKUS

Kasus Wahyu Setiawan, DPR Desak KPU-Bawaslu-DKPP Introspeksi dan Berbenah

JAKARTA (Tandaseru) – Komisi II membahas spesifik mengenai kabar penangkapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disinggung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (14/1).

Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia mengatakan semua penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP penting untuk mengembalikan kepercayaan publik, dan menutup peluang terjadi insiden serupa.

“Komisi II DPR mendesak KPU, Bawaslu dan DKPP melakukan instrospeksi dan evaluasi guna menutup peluang kemungkinan terjadinya peristiwa serupa,” kata Ahmad Doli Kurnia membacakan kesimpulan rapat i Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Komisi II DPR, kata dia, berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, dalam proses seleksi untuk menghasilkan terpilihnya Penyelenggara Pemilu yang lebih berintegritas pada masa yang akan datang.

Komisi II juga meminta DKPP untuk mengawal proses penegakan dan sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang lebih masif dan intensif dalam memgantispasi potensi pelanggaran pada Pilkada 2020.

“Untuk meminimalisasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pilkada, Komisi II DPR meminta kepada DKPP untuk mengawal proses penegakan dan sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang lebih massif dan intensif dalam upaya mengantisipasi potensi pelanggaran pilkada,” tutur Doli.

Kesimpulan RDP Komisi II DPR juga meminta proses rekrutmen pembentukan badan ad hoc penyelenggara pilkada dilakukan secara transparan dan objektif agar menghasilkan penyelenggara yang berkualitas, kredibel dan berintegritas. Serta segera menyelesaikan Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk Pilkada 2020.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait