FOKUS

Kemendagri Minta KPU Diskualifikasi Bapaslon Langgar Protokol Kesehatan

JAKARTA (tandaseru) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta KPU menindak tegas bakal pasangan calon yang tidak mengikuti protokol kesehatan Covid-19 berupa didiskualifikasi dari kontestasi Pilkada Serentak 2020.

“Sesuai peraturannya yang sudah jelas,  yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi. Saya usulkan agar KPU, Bawaslu mendiskualifikasi bapaslon (bakal pasangan calon) yang tak peduli protokol kesehatan COVID-19,” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kemendagri, Bahtiar dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (6/9).

Mendagri Tito Karnavian katanya telah mewanti-wanti agar bakal pasangan calon hanya membawa perwakilan saja saat proses pendaftaran. Namun realitanya, kata Bahtiar, masih ada yang membawa massa pendukung dalam jumlah yang banyak.

“Mendagri sudah mengimbau agar pada saat pendaftaran bapaslon cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja. Tapi ternyata masih banyak yang membawa massa pendukung dalam jumlah besar,” tuturnya.

Anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan bagi bapaslon, kata Bahtiar, sebetulnya sudah tercantum pada PKPU Nomor 6 tahun 2020. Dalam pasal 50 ayat 3 berbunyi pendaftaran bapaslon hanya dihadiri oleh ketua atau sekretaris partai politik pengusul bapaslon.

“Dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sudah diatur ketentuan pendaftaran bakal pasangan calon harus memperhatikan protokol kesehatan. Dalam Pasal 50 ayat 3 PKPU Nomor 6 Tahun 2020, pendaftaran bapaslon hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris partai politik pengusul dan atau bapaslon perseorangan,” katanya.

Bahtiar berharap para pimpinan partai turut andil dalam mengingatkan pasangan calon agar tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Karena menurutnya, keselamatan warga jauh lebih penting di atas kepentingan Pilkada Serentak 2020.

 

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait