FOKUS

Kemendagri: SKT Ormas FPI Berakhir pada Juni 2019

JAKARTA (tandaseru) – Massa berlaku status organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) yang terdaftar di Kemendagri ternyata telah berakhir pada 2019 lalu.

“FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kementerian Dalam Negeri, dan status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan saat dihubungi, Minggu (22/11).

Pasca itu, kata dia, FPI sebenarnya sudah mengajukan perpanjangan ke Kemendagri. Tapi, lanjut Benny, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) belum bisa diperpanjang.

Hal itu lantaran ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh FPI. Karena hal itu, FPI menyatakan tidak memperpanjang SKT karena belum memenuhi persyaratan.

“Selanjutnya FPI mengajukan perpanjangan, namun Surat Keterangan Terdaftar (SKT) belum bisa diperpanjang karena masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi,” kata dia.

Sebelumnya, Kemendagri didesak tak memperpanjang izin SKT FPI. Tanpa SKT, FPI tidak akan mendapat bantuan dana dari pemerintah dan hanya berstatus perkumpulan. GP Ansor menilai, FPI saat ini adalah organisasi tanpa bentuk karena belum memiliki izin.

Panglima Komando Daerah Militer Jaya (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebelumnya mengancam pembubaran FPI.
Menurut Dudung, FPI saat ini merasa menjadi pihak yang paling benar. Salah satu contohnya soal pemasangan baliho imam besar FPI, Rizieq Shihab.

“Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” kata Dudung saat ditemui di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (20/11).

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com