FOKUS

Kemenhub Bantah Atur Regulasi Pajak Sepeda

JAKARTA (tandaseru) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan respon terkait pemberitaan media yang menyebutkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi menegaskan pihaknya tidak pernah merancang wacana penerapan pajak bagi pesepeda, melainkan tengah merancang peraturan menteri soal keselamatan pesepeda.

“Saya lagi merancang saja membuat peraturan menteri, ya nantinya untuk keselamatan pesepeda,” kata Budi yang dilansir dari Kumparan.com, Senin (29/6).

Nah, kemudian kalau yang mengatakan pajak itu, siapa? Saya nggak ngerti itu, dia dapat dari mana infonya itu?” imbuhnya.

Hal serupa juga ditegaskan oleh Aditia Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6) malam, bahwa hal tersebut tidak benar.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda,” tegasnya.

Adita merinci bahwa regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda, misalnya, regulasi yang mengatur hal-hal, seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda.

Rancangan kebijakan itu juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta,” tulis Aditia.

Jika merujuk pada Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Kalau bukan sepeda motor, aturannya enggak di kementerian, enggak di pusat, itu peraturan daerah,” ujar Budi.

Dia juga menyebut, jika aturan induk terkait keselamatan pesepeda sudah selesai dibuat, maka pemerintah daerah tinggal menyesuaikan saja.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait