FOKUS

Kominfo: KPI Tak Punya Wewenang Awasi Netflix dan YouTube

Tandaseru – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki wewenang untuk mengawasi maupun memblokir konten video streaming, seperti Netflix dan YouTube.

Pasalnya, menurut Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Geryantika Kurnia, keinginan KPI untuk mengawasi layanan streaming memiliki aturan main yang berbeda.

“Keinginan KPI untuk ikut mengawasi media multiplatform, itu tidak mungkin,” kata Geryantika dalam acara media gathering Kementerian Kominfo di Bogor, Senin (25/11).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan semua aturan itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. KPI hanya berwenang mengawasi lembaga penyiaran.

Meski begitu, KPI tetap bisa melaporkan Netflix dkk jika ada konten yang dianggap melanggar melalui mekanisme, seperti aduan konten dari masyarakat.

“KPI tidak diusulkan untuk mencabut secara otomatis layanan multiplatform. Yang melanggar di-takedown lewat UU ITE,” kata Geryantika.

Aturan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam usulan dari Kominfo untuk RUU Penyiaran. UU ini adalah insiatif DPR-RI dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Usulan itu, kedepannya Kominfo juga akan memberikan kewenangan bagi KPI untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap program televisi yang dianggap melanggar aturan.

Diketahui, beberapa waktu lalu KPI sempat berencana untuk mengawasi konten yang beredar di layanan streaming, seperti Netflix dan YouTube.

Pengawasan konten yang tersebar di media digital dilakukan agar materi dari konten itu memiliki nilai edukasi dan layak ditonton oleh masyarakat.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait