FOKUS

Kominfo Usulkan Pasal Kedaulatan Data di RUU PDP

Tandaseru – Menkominfo, Johnny G Plate mengusulkan poin tambahan terkait kedaulatan data dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data (RUU PDP).

Kemkominfo bekerja sama dengan sejumlah kementerian telah melakukan sinkronisasi draft RUU PDP tersebut.

Sebelumnya, Sekretariat Negara (Setneg) mengembalikan RUU PDP kepada Kemkominfo pada 14 Oktober 2019 atas permintaan Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri.

Ada sejumlah poin yang diminta untuk dicermati kembali. Terkait poin keberatan itu, Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu, mengatakan usulan itu telah disepakati apa yang menjadi catatan Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung dalam rapat pada 21 November lalu.

“Hal-hal yang sudah dimintakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung itu sudah langsung diputuskan pada rapat kemarin itu, kan itu soalnya redaksional, jadi sudah oke,” jelasnya.

Pasal yang harus dicermati ulang

RUU PDP disiapkan oleh pemerintah dengan harmonisasi melibatkan beberapa kementerian termasuk Kemenkominfo, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kemendagri.

Adapun 7 poin yang sebelumnya dinilai Kemendagri dan Kejagung harus diperbaiki adalah:

  1. Pasal 7, mengenai hak untuk memperbarui atau memperbaiki data pribadi.
  2. Pasal 20, mengenai perjanjian di dalamnya terdapat permintaan data pribadi.
  3. Pasal 1 angka 7, mengenai definisi korporasi.
  4. Pasal 10, mengenai hak untuk mengajukan keberatan.
  5. Pasal 17 Ayat 2 huruf a, mengenai prinsip perlindungan data pribadi.
  6. Pasal 22 ayat 2, mengenai pengecualian pemasangan alat pengolah data visual.
  7. Pasal 44, mengenai pengecualian kewajiban pengendalian data pribadi.

Di dalam surat tersebut juga disebutkan perlunya pertimbangan agar RUU PDP mengatur alat bukti yang sah, termasuk alat bukti elektronik.

Draf RUU ini ditargetkan dapat rampung dan diserahkan kepada DPR paling lambat pekan ketiga Desember mendatang.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait