FOKUS

Komnas Ham: Proyek Reklamasi Sebabkan Terjadinya Resistensi di Daerah

JAKARTA (!) – Komisioner Penyelidikan dan Pemantauan Komnas Ham Hafid Abbas mengatakan proyek reklamasi menyebabkan terjadinya resistensi pada masyarakat di semua daerah.

Pihaknya menemukan praktik adu domba antarnelayan terkait reklamasi Teluk Jakarta. “Staff khusus reklamasi kami di lapangan menemukan ada upaya mecah belah. Ada kelompok yang dirangkul, ada kelompok yang diisolasi,” ujar Hafid di kantor Komnas Ham, Menteng, Rabu (10/5).

Lebih lanjut, Hafid menyatakan upaya ini disebabkan oleh pihak pemangku kepentingan dalam proyek reklamasi. “Karena ada kepentingan-kepentingan, terjadi keretakan sosial. Ini tentu jadi perhatian kami,” ujarnya.

Menurut dia, masalah reklamasi tidak bisa dipaksakan pemerintah. Berdasarkan penyelidikkan tim Komnas Ham, resistensi terjadi di semua daerah yang masuk program reklamasi. “Bahkan di Bali tidak ada satupun warga yang tidak menolak, masyarakat adat dan agamanya kompak,” tutur Hafid.

Kondisi penolakan ini dianggap membahayakan, karena hanya akan terjadi gejolak sosial. Apalagi, muncul kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai tujuan reklamasi sendiri, terutama di Jakarta yang dianggap hanya menguntungkan pihak tertentu.

“Ada kekhawatiran reklamasi teluk Jakarta bukan milik rakyat nelayan, tetapi lebih mewakili pihak luar. Resistensi ini harus dipahami pemerintah,” ujar Hafid.

Tim khusus reklamasi Komnas Ham sudah menjalankan investigasi sejak tahun lalu. Hafid menyatakan sudah mengumpulkan banyak data. Komnas HAM merekomendasikan untuk dilakukan koordinasi lintas institusi.

Hafid mencurigai ada keinkonsistensi pemerintah dalam proyek reklamasi. Saat masa Kementrian Kemaritiman dipegang Rizal Ramli, reklamasi sempat berhenti. Usai dicopot dan digantikan Luhut Panjahitan sebagai menteri, reklamasi kembali berjalan. “Memang maunya pemerintah seperti apa sesungguhnya reklamasi ini,” kata Hafid.

Hari ini, Komnas Ham menerima pengaduan terkait reklamasi teluk Jakarta oleh Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia. Aktivis seperti Sri Bintang Pamungkas tergabung di dalamnya. omnas HAM menyanggupi akan menindaklanjuti laporan dalam waktu seminggu ke depan. (ahda)

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait