KPU Bantah Ada Peretasan Data Penduduk di DPT Pemilu

JAKARTA (Tandaseru) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan data perangkat lunak (soft file) dari daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 aman, tidak terjadi peretasan. Kepastian itu didapat setelah KPU berkoordinasi dengan Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan data server dari Kamis malam. Dari pengecekan tersebut tidak menemukan terjadinya peretasan.

“Kondisi soft file DPT Pemilu 2014 di KPU aman, tidak kena hack atau bocor atau diretas. KPU RI sudah melakukan pengecekan terhadap data tersebut, KPU juga sudah melakukan langkah aktif dengan pihak terkait, BSSN dan Cyber Crime Mabes Polri,” katanya di Jakarta, Jumat (21/5/2020).

Viryan menjelaskan, KPU menyerahkan data dengan portable document format (PDF) kepada pihak eksternal sesuai dengan Pasal 38 ayat 5 Undang-Undang Tahun 2012.

Aturan tersebut mengatur KPU kabupaten kota wajib memberikan salinan datar pemilih tetap kepada partai dan perwakilan partai politik peserta pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan soft copy atau cakram padat dalam betuk format yang tidak bisa diubah.

“Jadi data DPT di KPU tidak kena hack,” ujapnya.

DPT Pemilu 2014, Viryan memaparkan, tidak sampai 200 juta jiwa seperti klaim peretas yang diunggah salah satu akun media sosial pada Kamis, 21 Mei 2020. DPT berjumlah 190 juta jiwa.

Sebelumnya, pada Kamis 21 Mei 2020 peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari KPU. Informasi itu datang dari akun @underthebreach yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data ecommerce Tokopedia pada awal bulan ini.

“Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya,” cuit @underthebreach.

Akun itu juga menyebutkan data tersebut tampaknya merupakan data tahun 2013. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya.