Kapolres Samarinda Hadiri Pencanangan WBK dan WBBM di BPS Kaltim

SAMARINDA (tandaseru) – Kapolresta Samarinda menghadiri pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Samarinda, Rabu (24/6).

Pencanangan tersebut diikuti oleh seluruh kantor BPS kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur dari masing-masing daerah secara virtual. Dalam kegiatan ini, Kapolda Kaltim Irjen. Pol. Drs. Muktiono, S.H., M.H. diwakili oleh Kapolresta Samarinda Kombes Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si.

Kepala BPS Provinsi Kaltim Anggoro Dwithjahyono menyampaikan pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di wilayah BPS Kaltim dan Kab/Kota se-Kaltim merupakan komitmen BPS dalam membentuk wilayah yang bersih dan bebas dari perilaku korupsi.

“Pembangunan Zona Integritas juga merupakan bagian dari Percepatan Reformasi Birokrasi yang terkait erat dengan perubahan budaya kerja dan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. menyambut baik atas Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di wilayah BPS Kaltim dan Kab/Kota se Kaltim.

“Semoga dengan pencanangan WBK dan WBBM ini, BPS Kaltim semakin profesional dan berintegritas serta dapat menjadi momentum kebangkitan untuk memberantas korupsi khusunya di wilayah Kaltim,” kata Gubernur Kaltim.

Kapolresta Samarinda mengucapkan, selamat kepada BPS Provinsi Kaltim yang mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,” ujarnya

“Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan oleh siapa saja yang berada di dalamnya, dalam hal ini seluruh jajaran BPS Provinsi Kaltim”, kata Kombes Pol. Arif Budiman.

Kesempatan itu, Kapolresta Samarinda berharap melalui pencanangan itu agar pelayanan BPS yang cepat dan birokrasi yang responsif serta tidak berbelit-belit, menjadi idaman dan harapan seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Timur.

“Terlebih, statistik dengan data yang valid adalah kunci dan menjadi dasar dalam melaksanakan program pembangunan,” pungkasnya.