FOKUS

Langgar Aturan Kampanye, Salah Satu Paslon Gubernur Sumbar Dilaporkan ke Gakkumdu

JAKARTA (tandaseru) – Bareskrim Polri menerima aduan soal pelanggaran kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon (paslon) Sumatera Barat. Mereka diduga melanggar aturan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan laporan polisi itu dilaporkan pada 22 November 2020 yang lalu. Laporan itu dilaporkan di SPKT Bareskrim Polri.

“Bahwasanya Minggu, 22 November 2020, Sentra Gakkumdu Pusat melakukan pendampingan kepada Pengawas Pemilihan dalam penerusan laporan dan pembuatan Laporan Polisi di SPKT Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan berupa kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh M yang merupakan salah satu Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut tiga,” kata Awi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/11)

Awi membeberkan kronologi berawal dari paslon nomor urut tiga yang datang ke sebuah acara di stasiun TV yang kontenya dinilai mengandung unsur kampanye.

“Yang bersangkutan pada hari Kamis, 12 November 2020 pukul 09.00 sampai dengan 09.30 WIB menghadiri tayang program Coffe Break di salah satu TV nasional sebagai narasumber dan konten atau isi tayangan tersebut dinilai mengandung muatan kampanye,” ucapnya.

Sesuai ketentuan PKPU nomor lima Tahun 2020 junto Kep KPU Sumbar nomor 31 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal, kampanye media massa cetak dan elektronik bisa dilaksanakan pada tanggal 22 November sampai dengan lima Desember 2020 atau selama 14 hari. Menurut ketentuan itu, pelapor menilai jika terlapor sudah melanggar ketentuan.

“Atas kejadian tersebut saudara MK selaku kuasa hukum paslon nomor urut empat melapor di Bawaslu Sumbar sedangkan YR melapor di Bawaslu RI yang penanganannya selanjutnya diregister oleh Bawaslu RI nomor 14 dan 15 tanggal 17 November 2020,” terangnya.

Setelah dilakukan pengkajian oleh Bawaslu didapatilah hasil jika kasus itu merupakan tindak pidana pemilihan dam diteruskan kasus itu ke polisi. Atas dasar itu lah pelapor melaporkan kasus itu kd Polri.

“Pada 22 November 2020 pihak pelapor yang membuat laporan di Bareskrim Polri bersama dengan Panwaslu Pusat untuk selanjutnya ditangani pihak Kepolisian. Sebelumnya sudah dilakukan pengkajian selama lima hari oleh Sentra Gakumdu dari unsur Pengawas, semenjak dilaporkan maka sudah dihitung proses penyidikan selama 14 hari kerja oleh Penyidik Gakumdu dari unsur Polri,” pungkas Awi.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com