FOKUS

Masih Pandemi Covid-19, Kapolri Diminta Tarik Izin Piala Menpora

JAKARTA (tandaseru.id) – Presidium Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menarik izin pertandingan Piala Menpora mengingat masih pandemi Covid-19.

“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menpora (Zainudin Amali), dan Satgas Covid-19 jangan main-main dengan pandemi covid-19, dengan memberi izin dan membiarkan Piala Menpora bergulir,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3).

Presiden Joko Widodo menetapkan status bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Keppres itu diteken pada 13 April 2020 dan masih berlaku hingga saat ini.

Neta mengatakan kedaruratan kesehatan masih tetap berlaku, meski kasus positif covid-19 sudah menurun. Kemudian, dia menilai sebaiknya pemerintah mengizinkan para siswa kembali bersekolah jika status covid-19 sudah benar-benar menurun, ketimbang Piala Menpora.

“Melihat pandemi covid-19 masih sangat mencemaskan, sudah saatnya para kepala daerah, baik bupati maupun gubernur yang wilayahnya ketempatan Piala Menpora, segera melarang event itu. Sebab, event itu akan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya,” ujar Neta.

Kapolri Listyo mengizinkan pertandingan sepak bola Piala Menpora pada 21 Maret sampai 25 April 2021. Perizinan dikeluarkan seiring dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Pemerintah memperluas cakupan PPKM mikro dari semula Jawa dan Bali. Yakni Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

“Sehingga menjadi aneh, kalau Kapolri memberikan izin adanya kerumunan massa dari atlet, pelatih, official tim dan masyarakat. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan program pemerintah yang sedang dijalankan untuk melawan covid-19,” ungkap Neta.

IPW memandang pemberian izin Piala Menpora tidak hanya bertentangan dengan instruksi Mendagri, tapi juga melanggar Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Sepak bola yang dimainkan oleh lebih dari lima orang dan bukan keluarga sendiri risiko terpapar covid-19 sangat tinggi. Sehingga, sangat lah wajar kalau Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak setuju pemberian izin pertandingan sepak bola Piala Menpora,” kata dia.

Untuk itu, Neta meminta Polri selaku penegak hukum menerapkan peraturan perundangan tersebut dalam mengantisipasi kerumunan massa yang ditimbulkan atas kegiatan oleh perorangan atau lembaga. Seperti, memproses Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilp dan Muhammad Rizieq Shihab.

“Jangan sampai hanya untuk mengamankan Piala Menpora, seolah-olah Kapolri mengabaikan peraturan perundangan dan ketentuan yang ada,” ucap dia.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com