FOKUS

Menakar Posisi Indonesia di Tengah Pusaran China-AUKUS

JAKARTA (tandaseru.id)- AUKUS adalah aliansi militer strategis Australia, Inggris dan Amerika untuk menghadapi kebangkitan China dalam hal politik, ekonomi, dan militer, serta agresifitas China terutama di LCS (Laut China Selatan).

Demikian dijelaskan Dr. Darmansjah Djumala, Dubes RI untuk Austria dan Wakil tetap RI untuk PBB periode 2007 hingga 2021 saat menjadi pembicara pada diskusi “Menakar Posisi Indonesia di Tengah Pusaran China-AUKUS” yang diadakan oleh DPP GMNI.

Turut hadir pada acara itu, Connie Rahakundini Bakrie (Analis Pertahanan, Militer dan Intelijen), Rocky Intan (Peneliti Center For Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia), Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino dan bertindak sebagai moderator acara Rezki Adminanda (Wakil Ketua GMNI Bidang Kaderisasi, Selasa (26/10).

istimewa

 

Menurut Darmansjah Djumala, AUKUS bisa men-trigger perlombaan senjata dan power projection di kawasan Asia Pasifik antara Amerika dan Sekutu (resident power) dengan China (emerging power), terutama di LCS (Laut China Selatan).

“Secara irisan geopolitik, manuver AUKUS jelas akan berpengaruh terhadap ASEAN dan Indonesia. Sebab ASEAN bersengketa dengan China di Kepulauan Spratly, Nine-dash line (sembilan garis putus-putus) yang bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara,” ungkap Djumala

Kepemilikian kapal selam nuklir oleh Australia yang bermanuver di lepas pantai Australia katanya berpotensi bersinggungan dengan ZEE dan laut teritorial Indonesia di Laut Timor dan Arafuru.

Kemudian dalam hal perimbangan kekuatan atau balance of power, AUKUS merupakan perimbangan terhadap rising power China, di Eropa misalnya untuk mengimbangi Rusia, Eropa memiliki NATO. Sedangkan di Asia Pasifik belum ada aliansi militer untuk mengimbangi kehadiran rising power China.

istimewa

Lantas Bagaimana sikap Indonesia?

“Munculnya AUKUS dan rising power China, pendapat saya kecil kemungkinan akan terjadi perang terbuka di Asia Pasifik dan LCS, sebab rich power doesn’t wanna go to war (orang kaya tidak mau perang). Oleh karena itu, meski terjadi konflik di kawasan tersebut polanya tidak lagi ideologis, tapi lebih pada kepentingan strategis di kawasan tersebut,” terang Djumala.

Lanjut Djumala, pola konflik yang terjadi di kawasan Asia Pasifik adalah proxy war (perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara). Baik melalui politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum). Dalam hal LCS, AS dan sekutuya akan menggunakan Vietnam dan Filipina. Vietnam dan AS sudah ada tanda-tanda rapproachment. Filipina sudah terang-terangan menentang China dan mendekat ke AS.

Negara-negara lemah di kawasan (termasuk anggota ASEAN) sangat rentan untuk menjadi locus of proxy war. Ingat bagaimana China dengan mudah menekan Kamboja untuk tidak mengeluarkan statement KTM ASEAN tentang LCS pada Tahun 2012. Begitu juga Myanmar yang secara politik tidak stabil, bisa dengan mudah menjadi lokasi proxy war.

“Oleh karena itu, Indonesia harus bijak dan aktif dalam menjaga soliditas ASEAN dengan berpegang pada prinsip bebas dan aktif, ASEAN centrality serta equal distance,” tandas Djumala.

istimewa

Bagaimana cara agar Indonesia tidak terjepit di tengah rivalitas “dua gajah” (kekuatan besar)?

“Jawabanya adalah strategi equal distance,” jelas Djumala.

Kita tahu Indonesia tidak mengikuti aliansi dengan negara manapun, baik dengan anggota aliansi militer AS, Inggris, Australia atau pun China. Namun, Indonesia memiliki beberapa perjanjian keamanan dengan berbagai negara misalnya, Australia dalam (Lombok Treaty 2008). Indonesia juga memiliki kesepakatan strategis di bidang maritim seperti dengan AS, Jepang, Korsel, dan Australia.

Hubungan Indonesia dengan AS pun berjalan dengan baik, contohnya dalam hal militer, sering dilakukan latihan gabungan. Begitu juga dengan China yang merupakan mitra strategis di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lainya.

“Dengan prinsip di atas serta postur politik Indonesia yang tidak ikut dalam aliansi militer, Indonesia bisa dan mesti bisa “menjaga soliditas dan centrality ASEAN”, caranya Indonesia harus aktif dalam setiap mekanisme atau pun arsitektur regional apapun itu,” tegas Djumala.

Itu semua perlu dilakukan untuk menghindari pertikaian rivalitas “dua gajah”.

Darmansjah Djumala menjelaskan agar Indonesia terhindar menjadi negara potensial sebagai locus (lahan) of proxy war, minimal ada tiga hal yang harus dilakukan Indonesia.

Pertama, penguatan sistem politik Pancagatra dalam negeri (ipoleksosbudhankam) terutama untuk menghadapi ancaman ideologi transnasional.

Kedua, Bangun pulau-pulau terluar, untuk memastikan adanya effective occupation, kehadiran negara.

Ketiga, Kembangkan pulau terluar, termasuk Natuna, dengan kerjasama ekonomi. Undang investor dari negara yang potensial berkonflik seperti: AS, China, Jepang dan Korea.

 

 

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com