FOKUS

Mendagri: Evaluasi Pilkada Langsung Perlu Kajian Akademis Mendalam

Tandaseru – Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D menyampaikan perlunya kajian akademis secara mendalam untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung.

“Saya garisbawahi pernyataan saya, bahwa pelaksanaan Pilkada langsung harus dievaluasi, semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama. Nah evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademik, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” katanya seusai Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11).

Untuk itu, Mendagri menilai diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang kredibel.

“Metode penelitiannya juga harus (dilakukan) secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada langsung terus dilanjutkan, kita otomatis why not, ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” jelas Tito.

Pilkada Asimetris

Mendagri menjelaskan, metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung, itupun perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah, saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada langsung dan tidak,” jelasnya.

Dengan demikian, Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada langsung, tidak langsung, atau asimetris. Namun diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun ini.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait