FOKUS

Mendagri: Indonesia Butuh SDM Unggul Hadapi Bonus Demografi

Tandaseru – Indonesia akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Bonus Demografi ini merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia pada 2030-2040.

Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D mengatakan untuk menghadapi peluang dan tantangan bonus demografi itu, Indonesia membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Hal itu disampaikan Mendagri pada saat menerima dan menyerahkan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Tahun 2019 – 2024 di Kantor Kemendagri, Senin (11/11/2019).

“Bonus demografi, angkatan kerja kita besar sekali, ditambah lagi dengan angka harapan hidup, yang kalau mereka tidak difasilitasi mereka akan menganggur, muncul lah demo, tidak percaya pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan dalam menghadapi peluang dan tantangan bonus demografi,” kata Mendagri.

Program Prioritas

Oleh karena itu, lanjut Mendagri, Pemerintah melalui visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin telah membuat Program Prioritas Pembangunan Nasional yang bertumpu pada 5 aspek, yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Bapak Presiden memahami betul masalah-masalah bonus demografi, masalah SDM, dan lain sebagainya. Sehingga program Bapak Presiden ini terkait dengan SDM, investasi, semua yang terkait peluang dan tantangan dalam menghadapi bonus demografi,” ujarnya.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Mendagri meyakini diperlukan adanya sinergi program yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan uang negara dan implementasi kebijakan investasi. Dengan demikian, kebijakan sinergi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ideal.

“Pertumbuhan ekonominya harus di atas 5 persen, kemudian stabilitas politiknya. Untuk mencapainya, diperlukan pengelolaan APBN dan investasi yang harus sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” pungkasnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait