FOKUS

Mendagri: Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Harus Disosialisasikan dengan All Out

JAKARTA (tandaseru) – Presiden Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor  6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Inpres itu, harus disosialisasikan dan ditindaklanjuti dengan masif. “Beliau menghendaki sosialisasi yang lebih intensif dan kita sudah paham protokol kesehatan yang paling utama adalah, penggunaan masker,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (10/8).

“Kemudian cuci tangan baik dengan sabun atau hand sanitizer yang berbasis zat yang bisa melemahkan virusnya yaitu diantaranya adalah alkohol klorin dan lain-lain dan juga jaga jarak serta menghindari kerumunan sosial,” katanya saat memberi sambutan di acara Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, serta Jaga Jarak untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Covid-19 yang digelar melalui  video conference di ruang Sasana Bhakti Praja  kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Rapat koordinasi itu sendiri dihadiri Kepala BNPB, Doni Monardo, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian, Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, para Gubernur se-Indonesia, Bupati dan Walikota se-Indonesia Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan para Kepala BPBD Provinsi.

Menurut Mendagri, dalam pelaksanaannya sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan belum maskimal. Masih banyak masyarakat yang belum menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, bahkan berkerumun. Ini membuat penularan masih terus terjadi.

“Kemudian beliau (Presiden Jokowi)  menghendaki kegiatan yang benar-benar all out. Kita tahu kita negara demokrasi dan ada desentralisasi dimana kekuasaan pemerintahan terbagi menjadi pusat dan daerah,”katanya.

Jika mesin pusat saja yang bergerak tanpa didukung daerah, menurut Mendagri akan sulit untuk menggagas secara full penerapan protokol kesehatan. Ada pemerintah daerah provinsi dan  kabupaten/kota. Jadi tidak gampang untuk menyinergikan kebijakan-kebijakan pada satu arah yang sama.  Oleh karena itu, perlu ada sinergi dan keserempakan langkah antara  pusat dan daerah. Bila mesin pusat all out,  itu baru 50 persen. Maka mesin daerah juga mesti all out.

“Kita bergerak dengan struktur formal maupun juga struktur informal diantaranya adalah Tim Penggerak PKK yang telah diminta secara eksplisit oleh Bapak Presiden untuak bisa terlibat dalam rangka sosialisasi ini. Kemudian juga relawan-relawan, media dan lain -lain yang tadi malam kami bahas dengan bapak Menko Polhukam dengan istilah operasi darat dan operasi udara,” katanya.

Operasi darat, lanjut Mendagri, berupa kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung terutama masyarakat bawah secara door to door. Juga kegiatan masif di udara melalui sosialisasi media, baik konvensional maupun media sosial dengan lebih sistematis serta lebih terstruktur dan terencana.

“Selanjutnya pada kesempatan ini juga bapyak Mendes akan menjelaskan desa aman Covid-19. Prinsipnya desa aman Covid-19 dalam rangka untuk memperkuat ketahanan strategi, terutamanya adalah memperkuat strategi ada basis desa. Sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan kepala desa maupun kepala daerah dan Forkopimda untuk memperkuat desa sebagai desa basis pertahanan terhadap penularan Covid-19,” ujar Mendagri.

Mendagri mencontohkan, ada kampung tangguh. Desa aman covid dan lain-lain. Dirinya sebagai Mendagri juga  sudah rapat dengan Mendes untuk membahas  tentang standarisasi terkait desa aman Covid. Tapi tentunya tanpa mengurangi kreativitas serta  local wisdom masing-masing daerah.

“Bapak Doni (Doni Monardo)  menyampaikan misalnya penggunaan media wayang di beberapa daerah tertentu atau tokoh-tokoh agama, ulama, dan lain-lain. Jadi kita bergerak all out dalam rangka sosialisasi protokol kepatuhan protokol dan perubahan perilaku untuk mengikuti protokol demi menghindari Covid-19 ini betul-betul sampai ke grass root. Untuk itulah selain desa, kami juga sudah mengajukan usulan kepada Menkeu memperkuat juga kelurahan sebagai basis pertahanan juga atau perlawanan terhadap Covid-19,” katanya.

Karena, kata Mendagri, ada  keluhan di kota dan problem justru banyak di kota-kota. Soal penguatan kelurahan, sedang diupayakan termasuk soal anggarannya. ” Mudah-mudahan nanti bis disetujui, kami terus berusaha memperkuat kelurahan selain desa-desa,” ujarnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait