Mendagri: Kerja Sama dengan DPD RI Optimalkan Pelayanan Publik

Tandaseru – Menteri Dalam Negeri Prof. H. M. Tito Karnavian PhD berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI mampu menjembatani dan menjadi stimulus pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dia mengatakan Kemendagri sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, sehingga kerja sama dengan DPD RI diharapkan mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal.

“Kami sangat berharap peran DPD ini akan dapat menjembatani, sekaligus menstimulasi pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama di Daerah” kata Mendagri  dalam rapat kerja perdana di Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11).

Terkait dengan pelayanan publik, tutur Tito, Kemendagri mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal melalui pengawalan secara optimal penyelenggara urusan Pemerintahan di Daerah untuk melindungi, memberdayakan, mensejahterakan masyarakat, terutama pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemda yang disebut dengan istilah SPM (Standar Pelayanan Minimum).

“Ini juga menjadi konsep utama dari pada Kemendagri agar semua Pemerintahan di Daerah baik tingkat I maupun tingkat II memberikan pelayanan SPM,” jelas Mendagri.

Program Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan pihaknya berkomitmen untuk bersama mengawal sinkronisasi pembangunan di tingkat Pusat dan Daerah guna menyukseskan lima program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin.

“Inilah yang diinginkan oleh Bapak Presiden dan menjadi tugas pokok utama Kemendagri untuk terus menjaga agar mulai dari perencanaan kegiatan itu dalam bentuk rencana program anggaran ini sudah sinkron antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Dalam hal pelaksanaan program prioritas nasional, Mendagri mengakui diperlukan kerja sama semua pihak terutama unsur Forkopimda di Daerah, tak terkecuali dengan investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan.

“Pada saat dilakukan ekseskusi terutama di bindang investasi dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, ini perlu kerja sama antara daerah dan pusat. Pusat sudah membangun infrastruktur trans Sumatera, trans Papua, bandara, pelabuhan, dan lain-lain, diharapkan daerah juga membantu mendukung baik dalam melancarkan proyek-proyek dari pusat, infrastruktur, masalah tanah, dan sebagainya,” ungkap Tito.

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa membangun sarana pendukungnya, seperti membangun jalan-jalan tingkat di daerahnya untuk konektivitas ke sentral-sentral ekonomi, pertanian, sehingga memiliki nilai tambah.

Oleh karena itu, lanjut Mendagri, diperlukan pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai dengan jalurnya sebagaimana arah pembangunan nasional dalam RPJMN atau RPJMD. Pengawasan tersebut dilakukan baik melalui Inspektorat maupun Direktorat Jenderal yang ada di Kemendagri.

“Kita juga melakukan pengawasan ke daerah baik dalam review keuangan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerahjuga pembimbingan dan review untuk tingkat Desa oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa bersama-sama dengan Kementerian Desa PDTT, serta melakukan pengawasan dengan adanya jalur inspektorat yang melaporkan hasil inspeksinya kepada kepala daerah masing-masing dan kepada Irjen Kemendagri yang akan melakukan pembinaan,” paparnya.

Mendagri pun menjelaskan prinsip yang dilakukan dalam melakukan pembinaan adalah dengan melakukan pencegahan daripada penindakan.

“Prinsip kita adalah melakukan pembinaan dulu, bukan penindakan. Prinsip kita ingin membangun hubungan yang harmonis antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Dan Kemendagri menempatkan diri sebagai mitra dan sekaligus memberikan supervisi, (sebagai) supervisor katakankah,” ungkapnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait