FOKUS

Mendagri Minta Pemda Susun Perda Sanksi Sosial untuk Pelanggar PSBB

JAKARTA (Tandaseru) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito meminta semua kepala daerah menyusun aturan mengenai sanksi sosial kepada pelanggar PSBB di masing-masing wilayah.

Mendagri Tito mengatakan sanksi sosial dapat lebih ampuh memberikan efek jera, ketimbang sanksi pidana maupun denda.

“Saya minta kepada semua kepala daerah untuk membuat aturan, seperti perda (peraturan daerah) kepada pelanggar PSBB. Jadi, masyarakat tidak diberikan sanksi pidana, tetapi sanksi sosial,” kata Tito, Selasa (12/5).

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan pengarahan dan diskusi Covid-19 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Bekasi di Cikarang Pusat, Selasa.

Tito mengatakan, saksi pidana justru tidak akan memberikan efektivitas dan justru akan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat. Ia menilai aturan baru yang harus dibuat pemerintah agar masyarakat yang melanggar tidak masuk ranah pidana.

Tito mencontohkan, sanksi sosial itu misalnya berupa sanksi untuk membersihkan lingkungan.

“Aatau yang lainnya hingga mereka jera dan tidak kembali melanggar,” ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta setiap ranah kepala daerah untuk dapat mendisplinkan warganya agar menggunakan masker, mencuci tangan, memakai sabun dan menghindari kerumunan.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait