FOKUS

Mendagri: Pilkada 2020 Jadi Ajang Adu Gagasan Calon Kepala Daerah Perangi Covid-19

JAKARTA (tandaseru) – Pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai turut berdampak pada jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

Pemerintah, DPR dan lembaga penyelenggara pemilu telah menyepakati bahwa Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah, pada 9 Desember mendatang.

Hal tersebut disepakati setelah Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri Prof. M. Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 27 Mei 2020 lalu.

Dalam webinar yang diselenggarakan PB HImpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) pada Minggu (12/7) malam,  Mendagri Tito Karnavian memaparkan bahwa pertimbangan Pilkada Serentak 2020 didasari pada Perppu No 2 Tahun 2020 tentang Pilkada yang telah diteken oleh Presiden Jokowi.

“Saat itu KPU menyediakan tiga opsi, yakni pertama pilkada dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020, kedua pada bulan Maret 2021, atau September 2021. Dengan harapan pandemi ini akan berakhir,” jelas Mendagri.

Untuk diketahui, dalam sejarah perkembangannya, Indonesia menganut sistem demokrasi langsung. Artinya rakyat menjadi penentu pada setiap perhelatan pesta demokrasi. Namun di pilkada kali ini memang sangat berbeda.

“Kita juga melaksanakan diskusi minta masukan dari Menteri Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, dan menyimak para ahli kesehatan nasional maupun internasional. Tidak ada satu pun ahli yang menjamin kapan berakhirnya pandemi ini,” jelas Tito.

Lebih lanjut, dia memaparkan tiga skenario berakhirnya Covid-19, yakni jika vaksin yang ditemukan oleh Tiongkok saat ini tengah dalam penelitian dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Seperti yang diketahui, Tiongkok telah menemukan vaksin Covid-19, namun butuh waktu yang cukup lama untuk diuji coba. Selain itu, perlu produksi massal dan distribusi paling tidak kepada 2/3 populasi penduduk dunia,” jelas Mendagri Tito Karnavian.

Kedua, saat ini dunia masih berusaha meneliti obat khusus yang dapat menyembuhkan pasien yang terinfeksi virus corona Covid-19.

Skenario terakhir berakhirnya pandemi dengan membiarkan daya tahan imunitas tubuh secara alami memerangi Covid-19 (herd immunity).

(tandaseru.id/Dimas)

Dilematis penyelenggaraan pilkada dengan kesehatan

Situasi pandemi Covid-19 memang menyebabkan tiap orang harus menyesuaikan diri dengan segala keadaan, termasuk dalam penyelenggaran pilkada 2020.

Tak sedikit yang menganggap, penyelenggaraan pilkada di pandemi saat ini justru membuat orang semakin pesimis.

Selain itu, pilkada di tengah pandemi harus dipastikan tidak menjadi klaster baru penularan virus Covid-19 baik bagi pemilih maupun bagi penyelenggara khususnya petugas pilkada di lapangan.

Seorang pemimpin lahir dan diuji dari sebuah krisis. Oleh karenanya, melihat pengaruh Pilkada di masa pandemi ini jadi tantangan semua pihak. Isu-isu central saat ini bisa menjadi peluang untuk pasangan calon nantinya.

“Pilkada ini bisa menjadi peluang untuk kita menangani Covid-19, sekaligus memilih calon kepala daerah dalam memformulasikan kebijakan yang pas,” jelasnya.

Menjalani pilkada di era pandemi Covid-19 ini tentunya terdapat sejumlah tantangan yang tidak ringan. Protokol pelaksaan pilkada di situasi pandemi memiliki relevensi dan signifikansi yang kuat.

Dibutuhkan kedisiplinan, kolaborasi, dan komitmen dari semua pihak agar dari sisi teknis penyelenggaraan pilkada berhasil.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait