Mendagri: Program Pertashop Permudah Mobilitas dan Pembangunan Ekononomi Desa

JAKARTA (tandaseru) – Salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo adalah membangun dari pinggiran, dengan kata lain Presiden ingin ada pembangunan yang merata, tidak hanya dikota, provinsi atau pulau tertentu tetapi pembangunan harus ke seluruh tanah air, dengan fokus pemerataan mulai dari perbatasan, desa-desa dan daerah tertinggal.

Maka, untuk mendukung program tersebut, Kemendagri dan PT. Pertamina Persero bekerja sama membuat program Pertamina Shopping (Pertashop), sehingga mempermudah masyarakat desa mendapatkan bahan bakar dan sebagai stimulus pembangunan ekonomi desa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sangat mendukung inisiasi dari PT. Pertamina Persero, terutama karena kerjasama Pertashop membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) kecil di desa-desa akan sangat membantu dan mempermudah mobilitas masyarakat.

“Masyarakat desa jauh mencari SPBU, mereka tadi untuk 10 km bolak balik 1 liter untuk sendiri sudah. Kemudian daya jangkau yang sulit ini juga membuat cost yang tinggi, mobilitas yang menjadi terganggu, waktu yang menjadi terganggu dan lain-lain. Di samping itu dengan mendekatkan layanan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat di samping membuatnya menjadi lebih efisien maka menjadi stimulus pembangunan di desa,” terangnya.

Melihat dari sudut pandang kebutuhan, BBM merupakan komoditas vital bagi masyarakat masa kini, baik itu untuk pemenuhan energi, mobil, motor, genset dan kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menyambut program Pertashop dengan positif.

Pemerintah juga telah mengalokasikan dana desa yang tahun ini mencapai 72 Trilliun, dengan rata-rata 800 juta sampai 3 Miliar perdesa, dengan harapan untuk dapat membangun desa ke arah lebih baik.

“Bapak Presiden menyambut dengan sangat luar biasa program Pertashop yang dijalankan oleh Pertamina, ini akan memberikan banyak sekali keuntungan,” kata Tito.

Kemudian, dari sektor pembangunan ekonomi desa juga Mendagri memandang dengan mendekatkan SPBU langsung ke desa-desa akan dapat menjadi stimulus mengembangkan jiwa entrepreneur masyarakat desa dan mengurangi praktik menjual BBM dengan cara yang tidak layak.

“Dengan adanya SPBU disitu biasanya ada minimarket juga di situ, kemudian nanti ada kedai-kedai atau cafe disana, bisa berkembang. Kemudian timbul pasar disitu, sehingga ekonomi pedesaan menjadi bangkit dan itulah yang kita harapkan semua, itu yang kita inginkan dari negara ini,” tuturnya.

Pada Februari yang lalu, Mendagri mengakui telah membuat Nota Kesepahaman atau Momorandum of Understanding (MoU) antara Kemendagri dan PT. Pertamina persero untuk mendukung program Pertashop yang kemudian disusul dengan acara Launching yang dilaksanakan di Bali.

Akhirnya, program agak sedikit berjalan lamban lantaran penanganan covid-19, tetapi dengan bantuan Pertamina dan kepala desa yang terus bergerak setidaknya sampai hari sudah ada 527 outlet yang berhasil dibuka.

“Tadi saya hanya menekankan dalam paparan Ibu Dirut sangat clear, 527 outlet sudah terbangun, target 4.308 diakhir tahun 2020, di daerah berkembang 2.376, dan 1.932 outlet di daerah yang memiliki demand yang tinggi. Jadi, permintaanya sangat tinggi, misalnya DKI Jakarta dan Surabaya, ini angka 4.308 diakhir tahun 2020 itu masih jauh dibanding jumlah desa yang 83 ribu, jadi baru 5% mungkin,” jelasnya.

Mendagri terus mendorong agresivitas dan konsistensi Pertamina dan kepala daerah untuk mendukung dan mencapai target program Pertashop tersebut.

“Kita harus melakukan bertahap tidak mungkin sekaligus karena kecepatan itu sangat tergantung dari agresivitasnya Pertamina dan kesiapan atau kesediaan daya tangkap komitmen untuk menangkap dari desa-desa dan dukungan dari kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kemudian tahun depan ditargetkan sebanyak 11.832 tahun 2021, baik di Jawa- Bali 6830, dan di luar Jawa Bali 5002 outlet. Nah target-target ini kita harapkan bisa kita dukung sama-sama,” terangnya.

Mendagri juga mengimbau agar kepala daerah untuk dapat menunjuk pejabat khusus untuk mengakomodir program Pertashop.

“Tolong didorong caranya adalah tunjuk salah satu pejabat yang khusus menangani masalah program Pertashop ini, bisa Sekretariat Daerah (Sekda) atau mungkin Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), tunjuk nanti saya akan koordinasikan di tingkat pusat siapa pejabat yang paling pas di provinsi dan kabupaten/kota yang khusus menangani masalah Pertashop,” tandasnya.