FOKUS

Mendagri: Verifikasi Faktual, Ada 100,3 Juta Pemilih Potensial pada Pilkada Serentak 2020

JAKARTA (tandaseru) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan tentang daftar pemilih tetap atau DPT. DPT ini berasal dari daftar pemilih potensial yang berasal dari data Dukcapil Kemendagri dan sudah dibagikan oleh KPU pusat ke seluruh KPUD.

Tito mengatakan, semua KPUD juga sudah melaksanakan verifikasi faktual pemutakhiran data secara door to door. Sehingga kemudian diperoleh angka pemilih sebanyak lebih kurang 100,3 juta pemilih.

“Ini nanti akan ada beberapa yang perlu kita selesaikan. Tadi pagi kami sudah rapat dengan Ketua KPU, Bawaslu. Besok siang seluruh KPUD dan Bawaslu daerah, dari tingkat pusat kami bertiga nanti Ketua KPU dan Bawaslu dan saya akan duduk bersama dengan kepala dinas Dukcapil seluruh daerah,” urainya.

Sehingga diharapkan, lanjut Mendagri, dalam waktu 14 hari ke depan bagi yang belum memiliki data kependudukan, baik itu KTP elektronik maupun surat keterangan, hak pilihnya tidak hilang. Karena surat identitas ini sangat penting. Ini bisa menjadi titik permasalahan atau bisa memicu konflik.

“Kemudian kalau tadi apa yang disampaikan Bapak Menko Polhukam hanya menekankan, kita sudah melampaui masa yang cukup rawan, kampanye selama 59 hari dari 71 hari sesuai dengan amanat UU. Dari Ketua KPU dan Bawaslu juga sudah menyampaikan pada prinsipnya tidak terdapat pelanggaran yang signifikan,” ujarnya.

Pelanggaran pasti ada, kata Mendagri, khusus dalam kampanye tatap muka. Pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020, dinyatakan kerumunan atau rapat umum tidak boleh. Yang diperbolehkan hanya kampanye tatap muka dengan maksimal 50 orang.

“Yang melanggar, sebanyak 2,2 persen. Jadi relatif kecil dan terima kasih kepada ketegasan Bawaslu dan jajarannya yang langsung memberikan teguran dan bersama-sama dengan jajaran TNI, Polri dan Satpol PP melakukan pembubaran. Itu saya kira langkah-langkah tegas. Ini datanya dari 13.646 tatap muka hanya 2,2 persen diantaranya yang melanggar. Artinya melanggar ini lebih dari 50 orang tapi tidak sampai ribuan orang. Ini berkat mesin pengendalian sosial yaitu rekan-rekan Forkopimda yang bergerak bersama-sama untuk mengawasi ini semua dengan Bawaslu pada garis depan,” kata Mendagri.

Mendagri menambahkan, kedepan ada 12 hari lagi sampai dengan 5 Desember nanti, sebagai akhir dari tahapan kampanye. Ini agak rawan. Oleh karena itulah rapat koordinasi yang digelar saat ini menjadi sangat penting. Dengan rapat koordinasi, setidaknya semua elemen yang terlibat dalam Pilkada bisa saling menguatkan kekompakan.

Kemudian pada masa tenang, yakni dari tanggal 6 sampai 8 Desember, kata Mendagri, tinggal kegiatan untuk membersihkan semua alat peraga. Semua alat peraga kampanye baik itu spanduk, baliho dan lainnya harus bersih.

Kuncinya kata Mendagri adalah mengingatkan agar pemilih datang sesuai jam undangan. Sehingga tidak terjadi pengumpulan. Selesai memilih mereka harus langsung pulang. Tidak ada yang berkumpul di TPS. Di TPS yang diperbolehkan hanya saksi-saksi dan pengamanan saja.

 

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com