FOKUS

Mengintip Kunjungan Komisi V DPR ke Bendungan Ciawi dan Sukamahi Kendalikan Banjir

JAKARTA (tandaseru) – Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih menjelaskan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi merupakan bendungan kering (dry dam).

“Dua bendungan ini yang berfungsi untuk mereduksi dan mengendalikan debit banjir di hilir (Pintu Air Manggarai) hingga 11,9% atau setara dengan 77,9 m3/det, berdasarkan rekapitulasi debit banjir periode ulang 50 tahun,” ujarnya saat kunjungan Anggota Komisi V DPR RI.

Dia menjelaskan masa pelaksanaan pembangunan Bendungan Ciawi adalah Desember 2016 – Mei 2021 dengan kontraktor PT Brantas Abipraya dan PT. Sacna dengan nilai pekerjaan konstruksi Rp 798,7 miliar melalui kontrak tahun jamak. Kapasitas tampung Bendungan Ciawi sebesar 6,05 juta mdan luas area genangan 31,4 hektar. Saat ini progres konstruksinya sebesar 44,9%.

Sementara untuk Bendungan Sukamahi dimulai Desember 2016-Februari 2021 dengan kontraktor PT Wijaya Karya-Basuki KSO senilai Rp 453,6 miliar. Volume tampungnya sebesar 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 ha. Saat ini progres konstruksi Bendungan Sukamahi sebesar 37%.

“Untuk progres lahan kedua bendungan telah mencapai di atas 90%, kami mengupayakan pada akhir tahun 2020 kedua bendungan sudah selesai konstruksi,” lanjut Ni Made.

Penanganan Banjir Jabodetabek

Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Bambang Hidayah dalam kesempatan ini juga memaparkan dukungan Kementerian PUPR dalam penanganan dan antisipasi banjir Jabodetabek.

Untuk antisipasi banjir Sungai Ciliwung, di samping pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, Kementerian PUPR juga melaksanakan normalisasi Kali Ciliwung, pembangunan Sudetan Ciliwung ke KBT, dan penambahan pintu air di PA Manggarai dan PA Karet.

Untuk antisipasi banjir di wilayah Barat dilaksanakan normalisasi pada Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Krukut, serta normalisasi Sungai Sunter di Timur Jakarta.

“Untuk kegiatan normalisasi dan Sudetan Ciliwung ke KBT, saat ini sedang terkendala pada proses pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta, sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan,” jelas Bambang.

Terkait dengan kejadian banjir pada awal tahun 2020, Kementerian PUPR telah menyelesaikan penanganan tanggap darurat di 87 titik, dari 105 titik banjir.

Kementerian PUPR juga telah menyusun skema rencana pengendalian banjir Sungai Cikeas, Cileungsi, Bekasi dan Cikarang Bekasi Laut (CBL) dengan rencana normalisasi Kali Bekasi, rencana pembangunan Bendungan Narogong dan Bendung Air Baku Klapanunggal, serta rencana bendung gerak dan pelebaran muara di CBL.

Ketua Rombongan Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah mengapresiasi progres pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, khususnya progres pembebasan lahan yang telah lebih dari 90%.

Dia mengharapkan Kementerian PUPR dapat segera menyelesaikan pembangunan kedua bendungan ini agar dapat mendukung penanganan banjir yang sudah menjadi “rutinitas” di Jabodetabek.

Komisi V DPR RI juga mendukung sepenuhnya terhadap rencana penanganan banjir Jabodetabek dan akan memaksimalkan fungsi budgeting dan pengawasan yang dimiliki Komisi V dalam mendukung rencana tersebut.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id