FOKUS

Menolak Dibubarkan saat PSBB, Kapolda Metro Tegaskan Akan Tindak Tegas

JAKARTA (tandaseru) – Kapolda Metro Jaya menegaskan pihaknya akan menindak masyarakat yang menolak membubarkan diri saat berkumpul pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, sebelum itu, Nana menyebut pihaknya terlebih dahulu mengimbau warga untuk membubarkan diri sebagai upaya persuasif pihak Kepolisian.

“Apabila masyarakat sudah diimbau 3 kali, tetapi yang bersangkutan tetap menolak, jadi bisa dilakukan upaya penindakan hukum,” kata Nana dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui Instagram Polda Metro Jaya, Rabu (8/4/2020).

Nana menjelaskan, warga yang menolak dibubarkan terancam dijerat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

Sebagaimana diketahui, warga yang menolak membubarkan diri dapat dijerat sanksi kurungan penjara selama setahun dan denda maksimal Rp 100 juta. Hal ini tercantum dalam Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018.

Menurut Nana, aturan hukum tersebut hanya bersifat tindak pidana ringan yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada warga.

“Ini sifatnya hanya memberikan efek jera. Ini tindak pidana ringan,” ungkap Nana.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengizinkan ada kerumunan yang lebih dari lima orang ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta diterapkan.

Lebih lanjut, Anies mengimbau, kegiatan yang dilakukan di luar ruangan maksimal hanya diikuti oleh lima orang.

“Ada satu catatan yang perlu diketahui semua pada saat ini dilaksanakan, maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas lima orang di seluruh wilayah Jakarta,” kata Anies dalam tayangan konferensi pers dari Balai Kota, Selasa (7/4) malam.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait