FOKUS

Menteri ESDM: Ada 13 Isu Utama Dapat Perhatian dalam RUU Minerba

JAKARTA (tandaseru) – Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) yang akan segera diproses oleh Panitia Kerja (Panja) Revisi RUU Minerba DPR RI hendaknya memenuhi lima prinsip dasar.

Kelima prinsip dasar tersebut yakni pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, tidak terjadinya kelangkaan sumberdaya, pencegahan degradasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Agar pengelolaan minerba dapat dilakukan secara optimal dan berkeadilan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujar Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI Terkait Usulan Revisi Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, di Jakarta, Kamis (13/2).

Dalam RUU Minerba ini Arifin menambahkan, akan membahas 13 isu utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu, penyelesaian permasalahan antar sektor, penguatan konsep wilayah pertambangan, memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah, mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit batu bara, pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan, luas wilayah perizinan pertambangan.

Selain itu juga membahas jangka waktu IUP/IUPK, mengakomodasi putusan MK dan UU Nomor 23 Tahun 2014, penguatan peran pemerintah dalam Binwas kepada Pemda, penguatan peran BUMN, kelanjutan operasi KK/PKP2B menjadi IUPK, izin usaha pertambangan rakyat dan tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional.

RUU Minerba telah melewati proses yang panjang sejak 11 April 2018 melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden mengenai penyampaian Draft RUU Minerba. Hingga tanggal 27 Januari 2020 Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, meminta nama-nama yang menjadi Wakil Pemerintah dalam Pembahasan dengan Panja DPR RI yang hari ini disahkan keanggotaannya.

 

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait