FOKUS

Pandemi Covid-19! Pemerintah Gratiskan Tarif Listrik dan Bansos, Cek Faktanya

JAKARTA (tandaseru) – Saat ini pandemi Covid-19 menjadi perhatian utama pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terus berkoordinasi dalam rangka menanggulangi wabah Covid-19.

Per 31 Maret, jumlah pasien positif virus corona di Indonesia dilaporkan meningkat menjadi 1.528 kasus yang tersebar di 31 provinsi di seluruh Indonesia, dengan 81 pasien sembuh, dan 136 pasien dinyatakan meninggal dunia.

“Kasus kematian ini adalah dari penderita konfirmasi positif covid-19,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan persnya, di gedung BNPB, Jakarta, Selasa (31/3).

Dengan meningkatnya wabah Covid-19, Presiden Joko Widodo pun menyatakan akan memberikan keringanan dalam pembayaran listrik kepada masyarakat miskin.

Ratusan triliun sudah disiapkan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada masyarakat yangterdampak. Berikut ini fakta pemerintah gratiskan listrik dan bansos selama Covid-19.

Keringanan pembayaran listrik hanya pada pelanggan listik 450VA dan 900VA

Semakin meluasnya wabah Covid-19, dinilai memberikan dampak besar terhadap perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Pasalnya, penghasilan mereka berkurang secara drastis.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa keringanan pembayara listrik akan diberikan selama 3 bulan ke depan, yakni April, Mei, dan Juni 2020.

“Perlu saya sampaikan untuk pelanggan listrik 450VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama 3 bulan ke depan yaitu untuk April, Mei, Juni 2020,” ujar Jokowi, Selasa (31/3/2020).

Sedangkan untuk pelanggan dengan listrik tegangan 900VA akan diberikan keringanan berupa diskon sebesar 50 persen.

“Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlah pelanggannya 7 juta, akan didiskon 50 persen. Artinya akan membayar separuh saja dari April Mei Juni 2020,” tutur Jokowi.

Terapkan PSBB

Indonesia telah ditetapkan dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat dengan mewabahnya virus corona di 31 provinsi di seluruh Indonesia yang dinilai memiliki faktor risiko tinggi.

“Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut saya telah memutuskan dalam rapat kabinet, opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB,” kata Jokowi, Jakarta, Selasa (31/3).

Menurutnya, sesuai UU, PSBB Corona ditetapkan Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah.

“Dasar hukumnya, UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Kepres Kedaruratan Kesehatan,” kata Jokowi.

Dana bansos ditambah 10 juta kepala keluarga

Selain memberikan keringanan subsidi kepada masyarakat kurang mampu, pemerintah juga akan menambah jumlah dana bantuan sosial Progran Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta menjadi 10 juta kepala keluarga.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa pemerintah akan menambah nominal bantuan uang untuk ibu hamil dari 2,4 juta menjadi 3 juta per tahun.

“Komponen anak usia dini Rp 3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp 2,4 juta per tahun. Kebijakan efektif mulai April 2020,” ucap Jokowi.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait